BSKDN Kemendagri Sempurnakan Regulasi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

GUNA mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya menyempurnakan penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD). 

Salah satunya dengan mematangkan regulasi yang mengatur ITKPD. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang terkait.

Pesan itu, disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Perkembangan Penyusunan ITKPD yang berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Selasa (2/5). 

Baca juga : Ciptakan Efisiensi, BSKDN Kemendagri Dorong Pemkab Gowa Perkuat Inovasi

Selain menyempurnakan metode pengukuran ITKPD, Yusharto juga meminta agar tim penyusun ITKPD, Kemitraan Partnership dan United States Agency for International Development (USAID) dengan program kerja mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) untuk segera mematangkan regulasi yang mengatur pelaksanaan ITKPD. 

Ia berharap regulasi ITKPD segera diselesaikan. Dengan demikian, perkembangan penyusunan ITKPD segera dapat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. 

Baca juga : BSKDN Kemendagri Gandeng Tanoto Foundation Atasi Stunting dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan

"Di samping kita akan melakukan secara teknis pengukuran (ITKPD) menggunakan instrumen juga melengkapi dengan landasan hukumnya sebagai bagian dari upaya untuk menegakkannya di daerah," teranngya. 

Sejalan dengan itu, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan, dalam pengukuran ITKPD, penggunaan data dari Kementerian/Lembaga (K/L) lain akan membutuhkan proses panjang. Sehingga, kurang efektif rasanya apabila penyusunan regulasi ITKPD dilakukan usai proses pengukuran selesai dilakukan. 

"Kalau bisa (dalam agenda) diskusi pakar di Juni (atau) Juli itu kita sudah ada drafnya (regulasi), jadi Juni verifikasi data itu paralel dengan penyusunan draf. Jadi pada saat diskusi pakar itu sudah ada drafnya jadi kita sudah enak jalannya, regulasinya bisa berupa PP (Peraturan Pemerintah) atau Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri )," jalasnya. 

Sementara itu, mewakili Kemitraan Partnership Sigit Murwito menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan pihaknya terkait penyempurnaan metode pengukuran hingga penyusunan regulasi ITKPD. Dirinya mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menindaklanjuti data indeks dari sejumlah K/L untuk melengkapi data ITKPD. 

"Nanti kita akan ada sesi konsultasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atas hasil sementara (pengukuran ITKPD) dengan kita mencoba akan menyusun juga draf regulasinya untuk  mempercepat proses, sehingga secara paralel akan bisa selesai bersamaan,  pengukurannya selesai, draf regulasinya pun selesai, sehinga itu jadi dasar bagi Bapak Menteri untuk bisa melaunching hasilnya (ITKPD)" pungkasnya. (RO/Z-5)