Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan PPP itu disambut baik oleh sesama anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), PAN. Namun, tidak demikian dengan Golkar yang tetap ngotot mencalonkan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto sebagai capres di Pemilu 2024.
"PAN merasa gembira karena PPP telah mengumumkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung di Pilpres 2024," kata juru bicara PAN Viva Yoga Mauladi, Rabu, (26/4).
Viva mengatakan PPP sudah berkomunikasi dengan PAN terhadap keputusan mengusung Ganjar. Termasuk berkomunikasi dengan Partai Golkar yang juga bagian dari KIB.
Baca juga: Resmi, PPP Usung Ganjar Pranowo Jadi Bakal Capres 2024
"PPP sebelumnya telah melakukan komunikasi dan diskusi dengan PAN dan Golkar karena masih di KIB tentang rencana pengumuman penetapan capres. PAN menghormati keputusan PPP tersebut," ujar Viva.
Sementara itu, Partai Golkar memastikan tetap memilih ketua umumnya Airlangga Hartarto untuk dicalonkan sebagai bakal capres.
Baca juga: KIB Bertemu Besok, Ini 3 Agendanya
"Partai Golkar juga masih konsisten dengan Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dari Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Rabu, (26/4).
Ace mengatakan Partai Golkar menghormati keputusan PPP itu. Meskipun kedua partai politik (parpol) tersebut berada dalam poros yang sama yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Setiap Partai memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan kepemimpinan nasionalnya, termasuk soal calon presidennya. Jika PPP telah memutuskan kebijakan pencapresan dari PPP, ya itu kebijakan internal mereka," ujar Ace.
Partai Golkar dan PPP disebut masih bersama-sama dalam menentukan arah pada Pilpres 2024. KIB juga dipastikan tak bubar.
"Namun, yang seharusnya menjadi catatan penting dari kebijakan PPP ini adalah bahwa kita sebelumnya selalu bersama dalam merumuskan visi kebangsaan yang akan diperjuangkan dalam Pemilu Presiden 2024 nanti," ucap Ace.
Di sisi lain, KIB juga telah mengagendakan pertemuan pada Kamis, 27 April 2023. Agenda itu akan mempertemukan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP M Mardiono, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dengan keputusan PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, KIB diprediksi akan bubar. Masing-masing partai akan maju dengan tokoh capres yang berbeda.
(Z-9)
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
SEBANYAK 550 foto hasil jepretan Mohammad Guntur Soekarnoputra dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Berlangsung 7 – 13 Juni 2025.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved