Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Keberhasilan Holding Perkebunan Nusantara dalam menyelesaikan permasalahan lahan PTPN VIII di Gunung Mas, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tak lepas dari komitmen manajemen Holding Perkebunan Nusantara dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menyampaikan, upaya penyelesaian masalah lahan di Megamendung, antara lain dengan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk tempat tinggal masyarakat dan pengembangan kawasan wisata Alam Eiger Adventure beserta fasilitas pendukung lainnya di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PTPN VIII, adalah solusi yang berimbang.
“Sehingga, permasalahan lahan yang telah diduduki masyarakat secara ilegal sejak hampir 25 tahun lalu, alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan tanpa ada gesekan yang akan merugikan semua pihak,” ujar Abdul Ghani di Jakarta, Senin (03/4).
Menurut Abdul Ghani, relokasi tempat tinggal masyarakat ke areal yang lebih sesuai untuk pemukiman, menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan dan pencapaian standar hidup yang lebih baik. “Kolaborasi antara PTPN VIII dengan PT Eigerindo Multi Produk Industri (EMPI) dalam menyediakan ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, juga menjadi solusi dalam penanganan permasalahan lahan,” ujarnya.
Penyelesaian permasalahan lahan dengan pendekatan humanis dan kerakyatan yang dilakukan oleh PTPN VIII, dinilai Abdul Ghani sejalan dengan konsep ESG (Environment, Social, Governance) yang merupakan parameter pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs). “Tentunya, komitmen penerapan ESG adalah sebagai bagian dari value creation untuk seluruh stakeholders,” tambahnya.
Abdul Ghani mengatakan, bahwa dalam menjalankan bisnisnya, PTPN Group berkomitmen untuk tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap sosial dan lingkungkan, serta mendorong tercapainya SDGs.
“Implementasi ESG secara terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan PRESS RELEASE reputasi perusahaan. Sehingga, ke depan kita harapkan perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," ungkapnya. (RO/M-3)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Corporate Forum for Community Development (CFCD) menggelar Penganugerahan Indonesia CSR Award (ICA) ke-12 dan Indonesia SDGs Award (ISDA) ke-10 Tahun 2025.
BUPATI Mimika, Johannes Rettob, menerima piagam penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved