Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Keberhasilan Holding Perkebunan Nusantara dalam menyelesaikan permasalahan lahan PTPN VIII di Gunung Mas, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tak lepas dari komitmen manajemen Holding Perkebunan Nusantara dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menyampaikan, upaya penyelesaian masalah lahan di Megamendung, antara lain dengan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk tempat tinggal masyarakat dan pengembangan kawasan wisata Alam Eiger Adventure beserta fasilitas pendukung lainnya di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PTPN VIII, adalah solusi yang berimbang.
“Sehingga, permasalahan lahan yang telah diduduki masyarakat secara ilegal sejak hampir 25 tahun lalu, alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan tanpa ada gesekan yang akan merugikan semua pihak,” ujar Abdul Ghani di Jakarta, Senin (03/4).
Menurut Abdul Ghani, relokasi tempat tinggal masyarakat ke areal yang lebih sesuai untuk pemukiman, menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan dan pencapaian standar hidup yang lebih baik. “Kolaborasi antara PTPN VIII dengan PT Eigerindo Multi Produk Industri (EMPI) dalam menyediakan ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, juga menjadi solusi dalam penanganan permasalahan lahan,” ujarnya.
Penyelesaian permasalahan lahan dengan pendekatan humanis dan kerakyatan yang dilakukan oleh PTPN VIII, dinilai Abdul Ghani sejalan dengan konsep ESG (Environment, Social, Governance) yang merupakan parameter pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs). “Tentunya, komitmen penerapan ESG adalah sebagai bagian dari value creation untuk seluruh stakeholders,” tambahnya.
Abdul Ghani mengatakan, bahwa dalam menjalankan bisnisnya, PTPN Group berkomitmen untuk tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap sosial dan lingkungkan, serta mendorong tercapainya SDGs.
“Implementasi ESG secara terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan PRESS RELEASE reputasi perusahaan. Sehingga, ke depan kita harapkan perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," ungkapnya. (RO/M-3)
Peran BPDP tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana, tetapi juga mencakup investasi pada pembangunan pengetahuan masyarakat.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kemenag memperkenalkan konsep ekoteologi dan peran agama sebagai sumber harmoni sosial
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved