Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
BUPATI Klaten Sri Mulyani melantik 60 pejabat baru di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Pejabat baru yang dilantik, yakni pejabat pimpinan tinggi pratama 8
orang, pejabat administrator 21 orang, dan pejabat pengawas 31 orang.
Pelantikan yang berlangsung di pendapa kabupaten, dihadiri Ketua DPRD
Hamenang Wajar Ismoyo, kepala OPD, dan Forkopimda Klaten.
Bupati Sri Mulyani mengatakan rotasi jabatan dan penataan ulang dalam
struktur organisasi, adalah bagian dari dinamika pemerintahan. "tidak ada jabatan dan kekuasaan yang tak terbatas atau langgeng. Pun,
tidak ada amanah yang bebas dari pertanggungjawawaban."
Pejabat baru diingatkan, bahwa jabatan bukan untuk berbuat
sewenang-wenang. Jabatan juga bukan untuk gagah-gagahan dan berlaku
sombong.
Selanjutnya, Bupati Klaten meminta ASN di organisasi perangkat
daerah (OPD) masing-masing untuk mendukung kepemimpinan yang baru.
Di sisi lain, pejabat baru diingatkan agar segera menyesuaikan diri,
serta menguatkan koordinasi dan komunikasi dengan pejabat setempat.
Selain itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat mewujudkan visi
Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. "Tugas belum selesai. Hasil kerja keras saudara sebagai pejabat baru ditunggu warga masyarakat Kabupaten Klaten," tandasnya. (N-2)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved