Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Royke Octavian Roring meluncurkan tiga program pembangunan pedesaan 2023. Ketiganya ialah ekosistem desa, dana desa dan bantuan langsung tunai. Kegiatan berlangsung di Aula Benteng Moraya Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, Selasa (21/3).
Pada kesempatan itu Bupati Royke Roring menyerahkan piagam penghargaan dan lencana desa mandiri kepada 105 hukum tua, dan secara simbolis meresmikan hasil-hasil pembangunan desa yang dicapai selama 2022.
"Saya memberikan apresiasi kepada KPPN Manado atas kepedulian, perhatian dan optimalisasi pelayanan yang cepat serta akurat. Dalam penyaluran dana desa dan dana alokasi khusus fisik di Kabupaten Minahasa," kata Royke.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian dan kepedulian terhadap pekerja rentan desa, melalui program ekosistem desa.
Dikatakannya, penyerahan piagam penghargaan dan lencana bagi desa berpredikat "Mandiri", merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Desa PDTT dan pemerintah daerah kepada 102 desa dan hukum tua yang sudah berhasil membawa kemajuan bagi desanya.
"Saya bersama Wakil Bupati Minahasa menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah desa yang telah menerima penghargaan ini," ujarnya.
Ia mengaku patut berbangga karena pada 2023, telah mencapai 105 desa mandiri dari 227 desa. "Pencapaian ini terbanyak se Provinsi Sulawesi Utara," katanya.
Sebab, lanjutnya, 2018 silam di Kabupaten Minahasa belum memiliki desa berpredikat mandiri. "Di tahun terakhir masa pengabdian saya dan wakil bupati, Minahasa sudah bisa mencapai 105 desa mandiri," kata Roring.
Jadi pemacu
Dia berharap, penghargaan ini akan menjadi pemacu, baik bagi desa-desa penerima penghargaan maupun 122 desa lainnya yang masih berada di peringkat maju dan berkembang.
"Saya patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para hukum tua di 82 desa yang telah menuntaskan persyaratan penyaluran dana desa tahap I termasuk BLT desa, sehingga dapat mulai disalurkan," ucapnya.
Royke menegaskan kepada Kumtua agar segera melaksanakan program kegiatan memanfaatkan dana desa sesuai APB-Desa, dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan berlaku.
"Termasuk pengalokasian dana bantuan langsung tunai desa dengan range 10% sampai dengan 25%. Ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20%. Operasional pemerintah desa maksimal 3% dari pagu dana desa," pesannya.
Dia berharap, hasil-hasil pembangunan yang telah direalisasikan melalui dana APBDes, akan memberikan manfaat maksimal dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. (N-2)
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Isu pendidikan juga menjadi catatan Menko Polkam, di mana terdapat aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi, spesifiknya kehadiran cabang Universitas Cenderawasih (UNCEN).
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved