Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengambil langkah strategis guna mengendalikan inflasi di wilayah Bumi Anoa. Terlebih jelang Hari Besar Keagaamaan Nasional (HBKN) yakni Ramadhan dan idul Fitri. Mengingat, bila melihat trand selama ini, momen
hari Ramadhan dan Idul Fitri selalu terjadi gejolak harga kebutuhan pokok.
Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, Mengingat kenaikan inflasi umum terjadi menjelang hari besar keagamaan apalagi Ramadhan dan Lebaran 1444 Hijriyah/2023 M.
"Karena itu, ini perlu menjadi perhatian agar inflasi jelang Ramadan dapat terkendali ekonomi Sultra terjaga. Meskipun diketahui bersama momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di Sultra terus berlanjut. Yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sekira 5,53%. Ini tentu jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 4,10%," kata dia, Selasa (7/3/23).
"Hal ini merupakan suatu pencapaian membanggakan ditengah tingginya perlambatan ekonomi diberbagai wilayah. Namun demikian tak dapat dipungkiri 2022 tahun yang cukup menantang, mengingat tingginya tingkat inflasi dan kita berharap pada 2023 ini semua bisa lebih terkendali,"sambung Ali Mazi.
Orang nomor satu di Bumi Anoa itu mengaku sangat mengapresiasi langkah TPID Sultra, yang bekerja sama dengan berbagai mitra strategis termasuk Bank Indonesia (BI).
"Karena mereka telah aktif merespon kenaikan inflasi di Sultra melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pasar murah, operasi pangan dan penerbitan berbagai surat edaran untuk pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai, dan beberapa hal lainya, "ujarnya.
Menurut Ali Mazi, sepanjang 2023 ini inflasi Sultra mulai melandai. Itu terlihat dari dua kota di wilayah ini (Kendari dan baubau) terus memperlihatkan kondisi Deflasi.
"Momentim inflasi yang melandai ini perlu kita jaga. Bahkan sepanjang tahun 2023 nanti, kita perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidak pastian kondisi saat ini," ucap Ali Mazi.
Ketua DPW NasDem Sultra ini, menambahkan, sebagaimana arahan menteri dalam negeri dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 27 Februari 2023 lalu, kata Gubernur, bagaimana untuk memperhatikan pergerakan inflasi bulanan pada Maret 2023.
"Sebab saat ini terdapat potensi inflasi terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri yang perlu mendapat perhatian. Umumnya dalam momen ini terjadi kenaikan espektasi inflasi masyarakat pada hari besar keagamaan sesuai dengan pola historys nya yang ditandai dengan permintaan yang
tetap tinggi ditengah kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis," jelasnya.
Karena itu, Pemprov Sultra bakal melakukan langkah konkrit dalam mitigasi resiko gejolak harga pangan diantaranya dengan mendukung pengamanan stok beras, menjaga pasokan minyak goreng dan mengamankan pasokan tingkat petani untuk memastikan ketersediaan harga dan pasokan.
Selain itu melaksanakan kerjasama antar daerah untuk menentukan daerah surplus dan defisit pangan, meningkatkan komunikasi efektif jelang Ramadan dengan semua instansi terkait. Selain itu melakukan penerbitan kebijakan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi).
"Kemudian rutin melakukan pasar murah, sidak pasar, operasi pasar, rapat koordinasi, pemberian bantuan alat dan sarana prasarana pertanian, pemberian subsidi, kampanye belanja melalui media masa dengan menggandeng institusi lainya, dan komunikasi penyebar luasan terkait HET dibeberapa komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga," terangnya.
Dia menambahkan, guna menekan inflasi, pemerintah daerah juga perlu meneruskan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk mengendalikan tarif angkutan udara di daerah. Khususnya untuk tarif penerbangan, Kendari, Baubau, dan Wakatobi.
"Sebab tahun kemarin, penyebab tingginya inflasi di Sultra akibat naiknya harga tiket transportasi udara. Karena itu, hal ini juga perlu menjadi perhatian," bebernya.
Gubernur menjelaskan dalam kondisi ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah bagaimana meningkatkan kerjasama berbagai instansi untuk menekan angka inflasi melalui regulasi. Sebab pengendalian inflasi mustahil terwujud bila tak ada dukungan dari semua pihak.
"Karena itu saya mengajak semua anggota TPID Sultra untuk senantiasa berkomitmen menggelorakan semangat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga inflasi disetiap daerah, sehingga Sultra mampu menjaga ekonomi dan mampu mengendalikan krisis guna mendukung perekonomian nasional," pungkasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Wakil kepala perwakilan BI Sultra, Adik Afrinaldi mengatakan, bila melihat Sultra dua bulan terakhir telah menunjukkan kondisi deflasi.
"Meski demikian, bila melihat kondisi kedepan kemungkinan akan terjadi inflasi. Namun yang perlu kita akan upayakan bagaimana agar inflasi ini bisa kita tekan seminim mungkin. Khususnya saat ramadhan dan idul Fitri, "bebernya.
Karena itu, dalam memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok, pihaknya bakal melakukan Sidak pasar secara rutin. Selain itu akan ada pasar murah setiap minggu sampai idul fitri. Dengan langkah itu, pihaknya juga akan meilihat dampaknya seperti apa kedepan apakah harga bisa berkurang atau tidak.
"Selain melakukan sidak pasar dan menggelar pasar murah. Kita tentu perlu meningkatkan kerjasama antar daerah untuk mendukung ketersediaan pasokan. Sebab bila stok tersedia, harga bisa terkendali, "ucapnya. (N-3)
Baca Juga: Sawah Terendam Banjir Di Jatim Meluas, Ratusan Hektare Puso
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
PT BRI (Persero) Tbk terus memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas jaringan AgenBRILink hingga ke desa terpencil.
AKTIVITAS pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara telah menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi daerah.
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menetapkan status siaga darurat bencana menyusul meningkatnya dampak bencana di berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera menetapkan status siaga bencana setelah Kabupaten Kolaka Timur dan Kota Kendari lebih dulu mengumumkan status siaga.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Obon Tabroni meninjau Pasar Kosambi, Bandung, untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan ke Pasar Johar Baru, Jakarta. Di sana, ia menemukan stok bahan pangan saat ini cukup.
PEMERINTAH provinsi Jawa Timur memastikan stok bahan pangan dan kebutuhan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri.
Rano juga memastikan ketersediaan komoditas lain seperti ikan dan ayam
Menurut Plh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Bastiah, kegiatan GPM ini dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved