Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Bupati Flores Timur (Flotim) Doris Alexander Rihi mengajak Kapolres Flores Timur AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika dan Kepala Kejari Flores Timur Rolly Manampiring melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek jalan Tenawahang menuju Desa Tuakepa di Kecamatan Titehena, Kabupaten Fltim, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wujud kekompakan orang nomor satu Flotim bersama pimpinan aparat penegak hukum (APH) dilakukan pascaberita tentang proyek jalan Tuakepa-Tenawahang viral di media sosial karena diduga bermasalah.
Pasalnya, paket proyek yang masih dalam pengerjaan senilai Rp9 miliar itu sudah rusak. Banyak badan aspal sudah retak hingga terkupas parah diduga konstruksinya asal jadi.
Baca juga: Pelabuhan Tobilota dan Wailebe di Pulau Adonara yang Kurang Perhatian Pemerintah
Doris mengatakan pihaknya melakukan monitoring lapangan bertujuan meminta jaminan kepada PPK dan semua pelaksana proyek agar memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas sebelum PHO nanti.
"Kehadiran kami untuk mengawasi dan meminta jaminan agar proyek ini bisa selesai tetap waktu, kemudian hasilnya berkualitas," ujar Doris.
Ia meminta pihak pelaksana segera membongkar dan memperbaiki kondisi di lapangan yang rusak parah dan memikirkan langkah teknis tanpa melangkahi aturan yang berlaku, sehingga ruas jalan itu dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.
Baca juga: Jalan Penghubung Desa Pandai-Demondei di Pulau Adonara Terputus
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Flores Timur Yohanes Brechmans Suban Tukan mengatakan pihaknya memberikan dispensasi lantaran kontraktor pelaksana sanggup menyelesaikan proyek dengan sanksi membayar denda.
"Kontraktor sudah melakukan pernyataan bersedia menyelesaikan pekerjaan. Penyedia didenda Rp3 juta lebih per hari," ungkapnya.
Tidak hanya sanksi denda, jelasnya, penyedia juga bersedia memperbaiki aspal rusak dengan waktu adendum sampai dengan 3 Maret 2023. (Z-1)
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved