Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
INDEKS Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menempati peringkat 9 di Jawa Barat. Hal ini membuat semua elemen di Cianjur mewaspadai berbagai potensi yang bisa memicu terjadi kerawanan tersebut berdasarkan indikator-indikatornya.
Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan menegaskan, IKP Kabupaten Cianjur yang berada pada peringkat 9 bukan tidak menunjukan kondisi Cianjur tidak kondusif. Namun, IKP bisa menjadi barometer untuk melihat berbagai potensi yang menjadi indikator.
"Kabupaten Cianjur berada pada posisi ke-9 di Jawa Barat. Tapi ini bukan berarti Cianjur tidak aman. Bukan seperti itu. Ini kan namanya melihat potensi. Tetap kita akan jaga kondusivitas itu," terang Doni di sela kegiatan coffee morning Forkopimda Kabupaten Cianjur dengan penyelenggara dan partai politik, Selasa (28/2).
Potensi yang dimaksud, jelas Doni, menyangkut berbagai permasalahan. Misalnya potensi masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan potensi lainnya.
"Kita ketahui bahwa wilayah Kabupaten Cianjur itu sangat luas. Semua wilayah saya kira punya potensi. Kita membawa potensi (kerawanan) itu dengan melakukan upaya-upaya antisipasi," tegasnya.
Kegiatan coffee morning, sebut Doni, bertujuan memetakan berbagai indikator yang menjadi potensi kerawanan. Karena itu perlu ada kesamaan persepsi agar potensi kerawanan bisa diantisipasi sejak dini.
"Jadi melihat indeks kerawanan ini harus secara menyeluruh. Misalnya secara geografis Kabupaten Cianjur yang sangat luas, kemudian pascagempa, itu juga bisa berpengaruh terhadap nilai indeks kerawanan," ujarnya.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengapresiasi kegiatan coffee morning yang diinisiasi Polres Cianjur. Orang nomor satu di Kabupaten Cianjur itu berharap dari kegiatan tersebut berbagai permasalahan bisa diatasi.
"Hasil survei, hampir 60% warga Kabupaten Cianjur merupakan pengguna media sosial. Nanti juga akan ada tim medsos dari Forkopimda serta KPU dan Bawaslu, sehingga ketika ada pertanyaan dari masyarakat bisa ditanggulangi," tuturnya.
Herman berharap dengan kegiatan itu juga menjelang Pemilu 2024, kondisi Kabupaten Cianjur kondusif dan aman. "Insya Allah Cianjur akan kondusif dan aman," pungkasnya. (OL-15)
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
IKP Sumut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga praktik politik uang.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Babel dalam kategori rawan sedang.
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menyusun indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Tingginya skor IKP di Kabupaten Majalengka, idealnya diimbangi oleh anggaran yang memadai
Ada persoalan lokal di Papua seperti pemilu dengan menggunakan sistem noken yang dibutuhkan pengawasan optimal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved