Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo tengah menggencarkan program micro targeting untuk mengatasi kemiskinan hingga tingkat desa. Ganjar pun menginstruksikan sejumlah hal kepada perangkat desa demi kelancaran program tersebut.
Instruksi pertama, Ganjar miminta perangkat desa untuk memastikan data-data kemiskinan yang telah dikumpulkan kepala daerah valid. Di antaranya soal data ibu hamil, ibu hamil beresiko tinggi, potensi stunting, hingga kurang gizi.
"Berapa rumah tidak layak huni mereka, adakah jambannya yang dimiliki, adakah air bersihnya, adakah penerangannya, kemudian dikumpulkan," kata Ganjar saat membuka Musyawarah Daerah Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) secara virtual di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Sabtu (25/2/2023).
Lebih lanjut, instruksi Ganjar selanjutnya adalah memastikan data tentang jumlah keluarga yang terdapat penyandang disabilitas. Ganjar mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk melatih mereka agar keterampilannya bisa bermanfaat.
"Kita titipkan ke perusahaan itu agar nanti dia mendapatkan penghasilan sehingga nanti membantu keluarganya. Ini kita dorong. Bagaimana caranya? Nanti mereka dilatih dan perusahaannya mau. Terhadap perusahaan yang tidak melatih sendiri, provinsi siap," kata Ganjar.
Ganjar melanjutkan, perangkat desa juga bisa bekerja sama dengan stakeholder seperti CSR perusahaan swasta hingga lembaga filantropi untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Pasalnya, Ganjar menyebut perangkat desa pastinya memahi permasalahan di tempatnya bertugas.
"Berdasarkan pasal 34 UUD kita, negara harus menjamin kehidupannya. Siapa yang tahu ini? Kawan-kawan perangkat desa yang tiap hari keluyuran, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol untuk bisa merespons PR-PR yang ada di masyarakat," kata Ganjar.
Ganjar pun menginstruksikan perangkat desa untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan kepala desa. Ganjar juga meminta mereka membuat program yang dapat membantu mengatasi kemiskinan di tingkat desa.
"Kita bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah pelayan masyarakat dan bapak ibu bisa pada level yang paling depan," pungkas Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar sendiri telah mengentas kemiskinan satu juta orang selama memimpin Jateng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng tinggal 10,93 perden pada 2022. (OL-13)
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Objek Wisata Guci, Pancuran 13 Ditutup Sementara
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
PEMERINTAH telah meluncurkan operasi pemberantasan premanisme, termasuk yang juga berkedok menggunakan atribut organisasi masyarakat (ormas).
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved