Purbalingga Alokasikan Puluhan Miliar Untuk Tangani Gizi Buruk

PEMKAB Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) mengalokasikan anggaran Rp70 miliar hingga Rp80 miliar untuk penanganan tengkes atau stunting. Dari alokasi tersebut, Rp25 miliar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). Masih ada pendukung lainnya yakni pemugaran rumah tidak layak huni  (RTLH) senilai Rp9 miliar dan Dinas Ketahanan Pangan Rp686 juta.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa pemkab serius dalam menangani tengkes. Dengan menggunakan APBD, pemkab mengalokasikan dana penanganan stunting senilai Rp25 miliar. Dana tersebut dialokasikan melalui Dinkes.

"Selain itu, ada juga anggaran pendukung. Misalnya yang lewat Dinas Perumahan dan Pemukiman (Dinrumkim) Purbalingga telah melakukan pemugaran 757  RTLH dengan nilai Rp9 miliar. Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pembagian bantuan beras dan lele, bagi warga masyarakat miskin di Purbalingga senilai Rp686 juta," jelas Bupati, Rabu (8/2).

Menurutnya, pengeluaran total untuk menangani tengkes melalui OPD-OPD mencapai Rp70 miliar hingga Rp80 miliar. "Jadi Pemkab tidak kurang kurang dalam rangka kita mengimplementasi apa yang jadi keinginan bapak Presiden agar 2024 angka stunting minimal 14%," paparnya.

Bupati menambahkan, berkaitan dengan sarana dan prasarana (sarpras), di Purbalingga terdapat 22 puskesmas 2 RSUD, 6 RS swasta dan 1 Labkesda. Dari 22 puskesmas hanya 4 yang belum memiliki USG. Purbalingga juga terdapat 1.238 posyandu tersebar di berbagai desa. Dari jumlah tersebut baru 171 posyandu yang sudah memiliki unit antropometri untuk penimbangan.

Pada 2023 Purbalingga telah disupport DAK Kesehatan untuk pengadaan alat antropometri. "Untuk antropometri bisa rampung pada 2023. Sehingga dengan adanya peralatan tersebut, akan bisa terdeteksi secara valid berapa banyak balita yang masih kategori stunting," ujarnya.

Sesuai dengan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2022 angka prevalensi stunting di Purbalingga  yakni 13,79%. "Penanganan stunting sama halnya dengan penanganan kemiskinan. Tidak hanya jadi tugas Dinkes, tetapi juga OPD-OPD terkait," jelas Bupati. (OL-15)