PEMERIMTAH Kota Malang, Jawa Timur, menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penggunaan dana hibah Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) kota itu.
"Laporan pertanggungjawaban KONI (masa bakti 2018-2023) sudah diserahkan ke kami (Pemkot Malang), tapi secara material, BPK masih melakukan proses audit," tegas Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Baihaqi, Selasa (31/1).
Ia menjelaskan dana hibah dari APBD Kota Malang kepada KONI tahun 2022 sebesar Rp18,5 miliar. Namun, ada problem dalam laporannya. Karena itu, BPK melakukan audit dan pendalaman.
"BPK mulai turun, pendalaman dan temuan. Yang jelas ada Rp76 juta di PSSI yang belum dilaporkan," ungkapnya.
Kalaupun dalam audit ada temuan sehingga berpotensi melanggar hukum, ia akan melihat prosesnya itu nanti sembari menyatakan tidak berandai-andai karena tim BPK masih bekerja. Sedangkan adanya orang parpol yang berada di KONI, ia juga tidak menjadikan itu persoalan.
"Kami profesional, kami sepakat dengan cabang olahraga melaksanakan program lebih baik," tuturnya.
Musyawarah olahraga kota luar biasa (Musorkotlub) KONI Kota Malang usai digelar, Senin (30/1). Dalam Musorkotlub itu memilih Ketua Umum KONI Kota Malang periode 2023-2027, yakni Djoni Sudjatmoko.
Kepengurusan KONI terpilih itu akan mendapatkan dana hibah untuk pembinaan tahun 2023 Rp10 miliar. Sedangkan untuk bonus atlet Rp5 miliar di Disporapar Malang.(OL-13)
Baca Juga: Polisi Tetapkan 7 Tersangka Penyerangan Kantor Arema FC
