Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara demi mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang yang merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas.
Saat ini, menurutnya, infrastruktur yang masih harus dioptimalkan adalah adalah akses jalan dari Bandara Internasional Sam Ratulangi atau kawasan kota menuju Likupang.
"Ini sebagian memang sudah diperbaiki. Saya rasa kalau dibandingkan sebelumnya jauh sekali. Sekarang sudah mulus," ujar Jokowi di Sulawesi Utara, Kamis (19/1).
Dari segi infrastruktur transportasi, Kepala Negara melihat Bandara Sam Ratulangi yang berlokasi di Manado sudah baik karena telah didandani dan ditingkatkan kapasitasnya.
"Sehingga sekarang sudah siap menampung pengunjung dalam jumlah besar," ucap mantan Wali Kota Surakarta itu.
Dari bandara, jika wisatawan enggan menggunakan jalur darat, tersedia opsi angkutan laut menggunakan kapal feri dari Manado menuju Likupang.
Perjalalanan dengan feri pun bisa lebih cepat 15-20 menit ketimbang dengan angkutan darat. "Ini bisa mempercepat kurang lebih 20 menit. Jadi yang dari airport kemudian lewat air lebih cepat," sambung Jokowi.
Dengan kondisi yang sudah cukup baik, ia berharap akan ada banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri yang masuk ke KEK Likupang.
"Kita harap hotel seperti Marriot ini, bintang lima, tidak hanya satu. Kemudian yang lain-lain juga, bintang empat, bintang tiga dan resort, semua ada di Kawasan Likupang ini," paparnya.
Pembangunan KEK Pariwisata Likupang saat ini masih berjalan. Jokowi menargetkan seluruh pengerjaan bisa rampung pada pertengahan tahun ini dan beroperasi penuh pada akhir tahun
"Kira-kira selesai pertengaham tahun tapi operasional akhir tahun ini," pungkasnya. (OL-8)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved