Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara demi mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang yang merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas.
Saat ini, menurutnya, infrastruktur yang masih harus dioptimalkan adalah adalah akses jalan dari Bandara Internasional Sam Ratulangi atau kawasan kota menuju Likupang.
"Ini sebagian memang sudah diperbaiki. Saya rasa kalau dibandingkan sebelumnya jauh sekali. Sekarang sudah mulus," ujar Jokowi di Sulawesi Utara, Kamis (19/1).
Dari segi infrastruktur transportasi, Kepala Negara melihat Bandara Sam Ratulangi yang berlokasi di Manado sudah baik karena telah didandani dan ditingkatkan kapasitasnya.
"Sehingga sekarang sudah siap menampung pengunjung dalam jumlah besar," ucap mantan Wali Kota Surakarta itu.
Dari bandara, jika wisatawan enggan menggunakan jalur darat, tersedia opsi angkutan laut menggunakan kapal feri dari Manado menuju Likupang.
Perjalalanan dengan feri pun bisa lebih cepat 15-20 menit ketimbang dengan angkutan darat. "Ini bisa mempercepat kurang lebih 20 menit. Jadi yang dari airport kemudian lewat air lebih cepat," sambung Jokowi.
Dengan kondisi yang sudah cukup baik, ia berharap akan ada banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri yang masuk ke KEK Likupang.
"Kita harap hotel seperti Marriot ini, bintang lima, tidak hanya satu. Kemudian yang lain-lain juga, bintang empat, bintang tiga dan resort, semua ada di Kawasan Likupang ini," paparnya.
Pembangunan KEK Pariwisata Likupang saat ini masih berjalan. Jokowi menargetkan seluruh pengerjaan bisa rampung pada pertengahan tahun ini dan beroperasi penuh pada akhir tahun
"Kira-kira selesai pertengaham tahun tapi operasional akhir tahun ini," pungkasnya. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved