Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR miring soal jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi eselon II, III, IV dan promosi Jabatan di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, dibantah Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Bupati Anne menilai adanya pemberitaan disejumlah media massa terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Purwakarta pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV serta mutasi, rotasi dan promosi jabatan pada tanggal 12 Oktober 2022 lalu, menyesatkan dan cenderung fitnah.
Anne Ratna Mustika, menegaskan, tidak pernah melakukan hal-hal di luar undang-undang yang berlaku, bahkan kaitan dengan arti jualbeli jabatan pihaknya tidak mengerti apa dan bagaimana polanya. Selama ini rotasi dan mutasi dilakukan secara profesional dan melalui rapat bersama dengan BKPSDM.
"Tidak pernah ada jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, semua proses sesuai ketentuan. Meski sebernarnya, soal mutasi adalah hak prerogatif bupati, namun dalam mutasi selalu melibatkan baperjakat," Kata Anne Ratna Mustika, menjawab mediandonesia.com, Sabtu (31/12).
Anne menjelaskan, terkait dengan adanya usulan dari pihak lain untuk memindahkan ASN dari OPD ke OPD lain juga itu tidak pernah ada. Usulan pemindahan pegawai dilakukan sesuai dengan sistem. Pemindahan pegawai dilakukan atas usulan dan hak prerogatif kepala OPD di setiap organisasi kepada Bupati secara tertulis, atau kebijakan Bupati selaku pembina kepegawaian.
Tudingan soal jual beli jabatan saat ini telah masuk tamah hukum, yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah adanya pengaduan yang diduga dilakukan oleh pejabat yang tidak terima dimutasi, yang semula dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke sejumkah Dinas Maupun ke Kecamatan Kecamatan.(OL-13)
Baca Juga: Sabang Merauke Circle Kecam Penusukan Kolonel (Purn) Sugeng Waras
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
BADAN Bahasa meminta pemerintahan daerah memiliki ruang strategis dalam rangka pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa daerah (RBD).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis hasil Asesmen Baca Al-Qur’an bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/12).
Pengiriman Tim SAR itu sebagai wujud kepedulian dan solidaritas lintas daerah terhadap musibah alam yang terjadi.
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
Pada 2025 daerah ini mengalami peningkatan hasil panen yang mencapai 293.111 ton gabah kering atau setara 180.400 ton beras. Jumlah itu membuat Purwakarta surplus 60.400 ton beras.
Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Purwakarta, tapi juga di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, harga berbagai kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melambung. Harga telur naik, minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved