Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberi penegasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumut terkait dinamika politik Pemilu 2024. Gubernur menegaskan pelarangan ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terlibat urusan politik menjelang pemilu.
"ASN harus netral dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024," tegasnya, Selasa (27/12).
Dia menjelaskan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengatur netralitas ASN dalam politik. Dalam UU tersebut diatur bahwa tugas utama ASN adalah menjadi pelayan masyarakat.
UU itu juga mengatur agar ASN menjalankan menjalankan berbagai ketentuan mulai dari UUD, UU serta aturan-aturan lain. Seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun peraturan bupati atau wali kota. Menurut Edy, UU Nomor 5 juga juga menekankan ASN menjadi perekat bangsa. Karena itu Gubernur Edy juga menekankan ASN untuk tidak mengkotak-kotakkan rakyat.
"ASN harus memberi pelayanan dan kenyamanan kepada semua pihak masyarakat dengan tidak berpihak terhadap siapapun. ASN hanya akan dirugikan dengan keterlibatannya berpolitik," tegasnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mencatat beberapa tahun terakhir jumlah dugaan keterlibatan ASN dalam politik pemilu pilkada mengalami peningkatan. Pada 2019 Bawaslu Sumut menerima total empat laporan pelanggaran, sedangkan pada 2020 melonjak menjadi 18 laporan. (OL-15)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved