Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberi penegasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumut terkait dinamika politik Pemilu 2024. Gubernur menegaskan pelarangan ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terlibat urusan politik menjelang pemilu.
"ASN harus netral dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024," tegasnya, Selasa (27/12).
Dia menjelaskan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengatur netralitas ASN dalam politik. Dalam UU tersebut diatur bahwa tugas utama ASN adalah menjadi pelayan masyarakat.
UU itu juga mengatur agar ASN menjalankan menjalankan berbagai ketentuan mulai dari UUD, UU serta aturan-aturan lain. Seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun peraturan bupati atau wali kota. Menurut Edy, UU Nomor 5 juga juga menekankan ASN menjadi perekat bangsa. Karena itu Gubernur Edy juga menekankan ASN untuk tidak mengkotak-kotakkan rakyat.
"ASN harus memberi pelayanan dan kenyamanan kepada semua pihak masyarakat dengan tidak berpihak terhadap siapapun. ASN hanya akan dirugikan dengan keterlibatannya berpolitik," tegasnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mencatat beberapa tahun terakhir jumlah dugaan keterlibatan ASN dalam politik pemilu pilkada mengalami peningkatan. Pada 2019 Bawaslu Sumut menerima total empat laporan pelanggaran, sedangkan pada 2020 melonjak menjadi 18 laporan. (OL-15)
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved