KPK Didukung Dalami Penggunaan Dana PON Papua

PEKAN Olahraga Nasional (PON) XX Papua sudah satu tahun berlalu. Namun penggunaan dana PON disinyalir masih menyisakan masalah. Karena itu, Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Provinsi Papua, Rudi Samori, menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penggunaan dana PON tersebut.

"Bukan saya saja pribadi, tetapi seantero masyarakat Papua pada umumnya mereka sudah tahu bahwa dana yang digelontorkan untuk kegiatan PON di tanah Papua itu sampai selesai PON masih banyak hal yang belum diselesaikan," ungkap Rudi di Jayapura, Selasa (20/12). Penegak hukum dikabarkan tengah mendalami dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana PON yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe.

Rudi menyebutkan, urusan pembiayaan PON yang masih dikeluhkan masyarakat dan sempat muncul di media massa antara lain hak-hak relawan yang bertugas memperlancar kegiatan di berbagai arena PON. Ada yang belum terima dan ada yang terima tetapi kurang. "Bahkan beberapa penginapan, hotel, juga sampai belakangan ini kami mendengar bahwa ada yang belum diselesaikan. Jadi, yang perlu kami pertanyakan, dana itu sebenarnya dikemanakan," tanya Rudi.

Di wilayah Kabupaten Jayapura, Rudi pernah menyaksikan, usai PON ada kelompok warga pemilik hak ulayat yang melakukan pemalangan di venue olahraga hoki di Doyo Baru, Sentani. "Itu sempat terjadi pemalangan di jalan oleh beberapa kepala suku dan Ondoafi masalah hak ulayat. Entah sudah diselesaikan atau belum, saya kurang tahu, karena saya tahu pemalangan di jalan itu sampai hari ini masih terjadi," ungkap Rudi.

Untuk diketahui, total APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua sebesar Rp10,43 triliun untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru, terutama sarana dan prasarana olahraga sejumlah cabang olahraga, dan biaya pelaksanaan PON. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berujar, dana APBN sebesar Rp10,43 triliun itu, penyalurannya dilakukan lewat berbagai skema, baik belanja langsung kementerian lembaga maupun transfer ke APBD Provinsi Papua. Pencairannya sudah dilakukan semenjak 2018 hingga 2021.

"Sebenarnya kalau sudah betul-betul diselesaikan atau belum, tolong Pemprov Papua buka ke publik, transparan ke masyarakat, biar masyarakat Papua tahu bahwa PON telah sukses di Provinsi Papua, lain-lainnya juga harus sukses termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggarannya," pinta Rudi.

Dengan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe itu, Rudi menilai Lukas sudah semakin terpojok. Puluhan saksi yang dipanggil KPK tentu sudah mengungkap banyak indikasi-indikasi penyimpangan Lukas yang selama ini belum diketahui publik. Barang bukti juga sudah semakin banyak dikumpulkan lembaga antirasuah itu. Karenanya, Rudi meminta Lukas, lebih baik kooperatif supaya kelak hukumannya bisa diringankan, daripada terus bertahan dan berkelit yang ujung-ujungnya hanya mengulur waktu. (OL-14)