Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEKAN Olahraga Nasional (PON) XX Papua sudah satu tahun berlalu. Namun penggunaan dana PON disinyalir masih menyisakan masalah. Karena itu, Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Provinsi Papua, Rudi Samori, menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penggunaan dana PON tersebut.
"Bukan saya saja pribadi, tetapi seantero masyarakat Papua pada umumnya mereka sudah tahu bahwa dana yang digelontorkan untuk kegiatan PON di tanah Papua itu sampai selesai PON masih banyak hal yang belum diselesaikan," ungkap Rudi di Jayapura, Selasa (20/12). Penegak hukum dikabarkan tengah mendalami dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana PON yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe.
Rudi menyebutkan, urusan pembiayaan PON yang masih dikeluhkan masyarakat dan sempat muncul di media massa antara lain hak-hak relawan yang bertugas memperlancar kegiatan di berbagai arena PON. Ada yang belum terima dan ada yang terima tetapi kurang. "Bahkan beberapa penginapan, hotel, juga sampai belakangan ini kami mendengar bahwa ada yang belum diselesaikan. Jadi, yang perlu kami pertanyakan, dana itu sebenarnya dikemanakan," tanya Rudi.
Di wilayah Kabupaten Jayapura, Rudi pernah menyaksikan, usai PON ada kelompok warga pemilik hak ulayat yang melakukan pemalangan di venue olahraga hoki di Doyo Baru, Sentani. "Itu sempat terjadi pemalangan di jalan oleh beberapa kepala suku dan Ondoafi masalah hak ulayat. Entah sudah diselesaikan atau belum, saya kurang tahu, karena saya tahu pemalangan di jalan itu sampai hari ini masih terjadi," ungkap Rudi.
Untuk diketahui, total APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua sebesar Rp10,43 triliun untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru, terutama sarana dan prasarana olahraga sejumlah cabang olahraga, dan biaya pelaksanaan PON. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berujar, dana APBN sebesar Rp10,43 triliun itu, penyalurannya dilakukan lewat berbagai skema, baik belanja langsung kementerian lembaga maupun transfer ke APBD Provinsi Papua. Pencairannya sudah dilakukan semenjak 2018 hingga 2021.
"Sebenarnya kalau sudah betul-betul diselesaikan atau belum, tolong Pemprov Papua buka ke publik, transparan ke masyarakat, biar masyarakat Papua tahu bahwa PON telah sukses di Provinsi Papua, lain-lainnya juga harus sukses termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggarannya," pinta Rudi.
Dengan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe itu, Rudi menilai Lukas sudah semakin terpojok. Puluhan saksi yang dipanggil KPK tentu sudah mengungkap banyak indikasi-indikasi penyimpangan Lukas yang selama ini belum diketahui publik. Barang bukti juga sudah semakin banyak dikumpulkan lembaga antirasuah itu. Karenanya, Rudi meminta Lukas, lebih baik kooperatif supaya kelak hukumannya bisa diringankan, daripada terus bertahan dan berkelit yang ujung-ujungnya hanya mengulur waktu. (OL-14)
Dengan adanya sinergi antar level pemerintahan dan dukungan anggaran yang berkesinambungan, maka diharapkan dapat melahirkan atlet tangguh.
PON Beladiri 2025 merupakan ajang inovatif yang diinisiasi KONI untuk mewadahi cabang olahraga beladiri non-Olimpiade yang belum memiliki tempat di PON reguler.
penunjukan tuan rumah PON 2028 di Provinsi NTB oleh KONI Pusat, adalah momentum yang harus disambut dengan riang gembira oleh semua pihak.
Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi yang telah diraih oleh seluruh atlet
Pada PON yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, Provinsi Sulut berada di peringkat ke- 17.
PON 2028 akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan cabang olahraga yang dipertandingkan diutamakan bagi cabang-cabang olahraga Olimpiade.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved