Pemuda Suku Yali Papua Ingin Menjadi PNS di Provinsi Baru

WIRA Wesley Tama, pemuda belia 23 tahun kelahiran Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua. Ia biasa disapa Wesley. Kedua orangtuanya berasal dari Suku Yali, Kabupaten Yahukimo, yang sudah puluhan tahun menetap di Arso Timur, Keerom. Di tempat ini mereka hidup membaur bersama warga dari berbagai daerah Nusantara lain yang mengikuti program transmigrasi nasional di era 1980-an.

Pendidikan sekolah dasar hingga SMA dijalani Wesley di wilayah Keerom. Wesley kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura. Namun, tiga tahun lalu ketika covid-19 baru mulai melanda negeri ini, ekonomi keluarganya ikut terdampak, sehingga Wesley berhenti kuliah lantaran kesulitan biaya. 

Wesley kembali ke Arso membantu orangtuanya mengolah kebun yang selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Ia mencoba mendaftar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Keerom, tetapi keberuntungan belum berpihak kepadanya. Wesley tidak putus asa. Kuliah formal di kampus memang terhenti, tetapi semangat belajarnya masih tetap tinggi. Selain ikut aktif mengembangkan kegiatan kepemudaan di kampungnya, Wesley terus mengikuti perkembangan ekonomi dan pembangunan, bidang yang pernah dipelajarinya selama tiga semester di Uncen.

Akhir Juni lalu, ketika pemerintah resmi membentuk tiga daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, Wesley seakan mendapatkan harapan baru. Wesley berharap keberadaan Provinsi Papua Pegunungan dapat mengubah masa depannya. "Kondisi kami di Keerom dalam 10 tahun terakhir, sama saja, tidak ada perkembangan," kata Wesley di Keerom, Minggu (18/12) mendeskripsikan kondisi ekonomi keluarganya yang terkesan jalan di tempat. Untuk mengubahnya, Wesley bertekad untuk pindah tempat tinggal ke kampung halaman asli kedua orangtuanya di Yahukimo sembari berharap bisa diterima menjadi PNS di provinsi baru tersebut. "Memang selama ini saya belum pernah kesana,” ungkap Wesley.

Seberapa besar peluang ia bisa diterima menjadi PNS di provinsi baru itu, Wesley hanya bisa berserah pada kemurahan Tuhan, mengingat ijazah yang dikantonginya saat ini boleh dibilang pas-pasan. Padahal banyak pemuda Papua sebayanya yang bergelar sarjana yang juga belum terserap di dunia kerja. 

Namun di balik sikap pasrahnya itu, Wesley masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa pada era Otonomi Khusus (Otsus) jilid dua saat ini akan dikelola lebih transparan dan bertanggung jawab. Apalagi, imbuh Wesley, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang bekerja optimal membersihkan Tanah Papua dari oknum-oknum yang dengan sengaja menilep dana Otsus. "Jangan ada lagi korupsi, karena kami (masyarakat) di bawah juga ingin merasakan (dana Otsus). Korupsi di Papua sebenarnya tidak boleh dibiarkan, harus diberantas oleh penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat sendiri, termasuk pemuda perlu mendukung supaya bisa menyelesaikan masalah itu," tandas Wesley. 

Dana Otsus yang ingin dirasakan Wesley yaitu pemerintah daerah dapat mengembangkannya berbagai program yang berdampak pada tersedianya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran di Papua, lebih-lebih pengangguran tenaga kerja terdidik, dapat ditekan. "Yang penting masyarakat bisa bekerja, ada lapangan kerja, itu saja. Karena banyak pengangguran, termasuk saya sendiri. Cuma (saya) ada rencana mau ke pegunungan karena di sini, saya macam tidak diharapkan begitu. Saya mau ke sana berharap dapat pekerjaan," tutup Wesley. (RO/OL-14)