Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) manfaatkan kearifan lokal dalam setiap inovasi untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam rapat koordinasi yang mengusung tema "Penguatan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Sumsel Mandiri Pangan Menuju Indonesia Maju". Rakor dihelat di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Selasa (13/12).
Indonesia, jelas Yusharto, memiliki beragam kearifan lokal, terlebih di bidang pangan. Hasil bumi dan laut yang melimpah seyogianya dikembangkan dengan baik dan benar. Oleh karenanya, hal itu perlu dimanfaatkan untuk membangun inovasi di bidang kemandirian pangan. Upaya ini dapat dimulai dari langkah sederhana dengan menamam sendiri sayuran yang dikonsumsi atau memelihara ikan yang kaya akan protein.
"Kita bisa mulai menanam tanaman cepat panen seperti cabai, bayam, kangkung dan sayuran lainnya di halaman rumah, yang bisa 10 hari panen. Kita juga bisa memelihara ikan di rumah, misal ikan mujair sebagai sumber protein," ujar Yusharto.
Di sisi lain, ia mengingatkan daerah agar mulai mewaspadai kemungkinan sejumlah komoditas menyebabkan tingginya inflasi seperti bawang, cabai, hingga minyak goreng. Menurutnya, upaya mengatasi inflasi juga dapat dilakukan melalui memperpanjang usia simpan produk.
"Memperpanjang umur simpan produk apapun. Banyak ibu-ibu yang sudah mulai menerapkan cara menyimpan sayuran dengan benar agar tidak mudah busuk, atau makanan lainnya. Nah, teknologi pascapanen ini menjadi bagian dari inovasi yang kita harus latihkan ke Dasawisma PKK," ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu inovasi di bidang pangan yang bisa menjadi inspirasi adalah Kebun, Kolam, dan Kandang (3K) yang berfungsi sebagai pemenuhan gizi keluarga yang berisi sayur-sayuran, ikan, dan ternak. Inovasi tersebut juga bagian dari upaya memberantas stunting.
"Itu sebagai salah satu contoh (inovasi 3K) bagaimana ketahanan pangan penting untuk diupayakan semua pihak," terang Yusharto.
Ia menambahkan, kemandirian pangan juga bisa ditempuh dengan memperluas jangkauan peredaran produk apabila jumlahnya sudah berlebih. Kemudian, mengemas produk dengan lebih praktis dan menarik.
"Untuk mengatasi permasalahan pangan kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama, karena kita tidak akan menemukan solusinya di sana. Manfaatkan cara baru dan libatkanlah teknologi untuk berinovasi," pungkasnya. (OL-8)
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
BPS melaporkan luas panen padi Januari 2026 naik 35,72% dengan produksi 3,04 juta ton GKG. Namun, potensi panen Februari–April 2026 diperkirakan menurun dibanding tahun lalu.
Sejumlah siswa mengemas sayuran pakcoy hasil budidaya dengan metode hidroponik di SMK Pawyatan Daha 2, Kota Kediri, Jawa Timur.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved