Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) manfaatkan kearifan lokal dalam setiap inovasi untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam rapat koordinasi yang mengusung tema "Penguatan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Sumsel Mandiri Pangan Menuju Indonesia Maju". Rakor dihelat di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Selasa (13/12).
Indonesia, jelas Yusharto, memiliki beragam kearifan lokal, terlebih di bidang pangan. Hasil bumi dan laut yang melimpah seyogianya dikembangkan dengan baik dan benar. Oleh karenanya, hal itu perlu dimanfaatkan untuk membangun inovasi di bidang kemandirian pangan. Upaya ini dapat dimulai dari langkah sederhana dengan menamam sendiri sayuran yang dikonsumsi atau memelihara ikan yang kaya akan protein.
"Kita bisa mulai menanam tanaman cepat panen seperti cabai, bayam, kangkung dan sayuran lainnya di halaman rumah, yang bisa 10 hari panen. Kita juga bisa memelihara ikan di rumah, misal ikan mujair sebagai sumber protein," ujar Yusharto.
Di sisi lain, ia mengingatkan daerah agar mulai mewaspadai kemungkinan sejumlah komoditas menyebabkan tingginya inflasi seperti bawang, cabai, hingga minyak goreng. Menurutnya, upaya mengatasi inflasi juga dapat dilakukan melalui memperpanjang usia simpan produk.
"Memperpanjang umur simpan produk apapun. Banyak ibu-ibu yang sudah mulai menerapkan cara menyimpan sayuran dengan benar agar tidak mudah busuk, atau makanan lainnya. Nah, teknologi pascapanen ini menjadi bagian dari inovasi yang kita harus latihkan ke Dasawisma PKK," ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu inovasi di bidang pangan yang bisa menjadi inspirasi adalah Kebun, Kolam, dan Kandang (3K) yang berfungsi sebagai pemenuhan gizi keluarga yang berisi sayur-sayuran, ikan, dan ternak. Inovasi tersebut juga bagian dari upaya memberantas stunting.
"Itu sebagai salah satu contoh (inovasi 3K) bagaimana ketahanan pangan penting untuk diupayakan semua pihak," terang Yusharto.
Ia menambahkan, kemandirian pangan juga bisa ditempuh dengan memperluas jangkauan peredaran produk apabila jumlahnya sudah berlebih. Kemudian, mengemas produk dengan lebih praktis dan menarik.
"Untuk mengatasi permasalahan pangan kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama, karena kita tidak akan menemukan solusinya di sana. Manfaatkan cara baru dan libatkanlah teknologi untuk berinovasi," pungkasnya. (OL-8)
Petrokimia Gresik Bangun Tangki Asam Sulfat 40 Ribu Ton untuk Perkuat Produksi Pupuk NPK
Peneliti ciptakan alat 'Stomata In-Sight' untuk mengamati pori-pori daun saat bernapas. Teknologi ini diharapkan mampu menciptakan tanaman yang lebih hemat air.
PEMERINTAH Kabupaten Pati secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) hibah tanah seluas 5,2 hektare kepada Perum Bulog.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Pemkab Sumedang membantu penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih dan perbaikan irigasi.
Studi terbaru mengungkap fenomena sinkronisasi krisis air global akibat siklus El Niño-La Niña. Bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan pangan dunia?
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved