Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) manfaatkan kearifan lokal dalam setiap inovasi untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam rapat koordinasi yang mengusung tema "Penguatan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Sumsel Mandiri Pangan Menuju Indonesia Maju". Rakor dihelat di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Selasa (13/12).
Indonesia, jelas Yusharto, memiliki beragam kearifan lokal, terlebih di bidang pangan. Hasil bumi dan laut yang melimpah seyogianya dikembangkan dengan baik dan benar. Oleh karenanya, hal itu perlu dimanfaatkan untuk membangun inovasi di bidang kemandirian pangan. Upaya ini dapat dimulai dari langkah sederhana dengan menamam sendiri sayuran yang dikonsumsi atau memelihara ikan yang kaya akan protein.
"Kita bisa mulai menanam tanaman cepat panen seperti cabai, bayam, kangkung dan sayuran lainnya di halaman rumah, yang bisa 10 hari panen. Kita juga bisa memelihara ikan di rumah, misal ikan mujair sebagai sumber protein," ujar Yusharto.
Di sisi lain, ia mengingatkan daerah agar mulai mewaspadai kemungkinan sejumlah komoditas menyebabkan tingginya inflasi seperti bawang, cabai, hingga minyak goreng. Menurutnya, upaya mengatasi inflasi juga dapat dilakukan melalui memperpanjang usia simpan produk.
"Memperpanjang umur simpan produk apapun. Banyak ibu-ibu yang sudah mulai menerapkan cara menyimpan sayuran dengan benar agar tidak mudah busuk, atau makanan lainnya. Nah, teknologi pascapanen ini menjadi bagian dari inovasi yang kita harus latihkan ke Dasawisma PKK," ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu inovasi di bidang pangan yang bisa menjadi inspirasi adalah Kebun, Kolam, dan Kandang (3K) yang berfungsi sebagai pemenuhan gizi keluarga yang berisi sayur-sayuran, ikan, dan ternak. Inovasi tersebut juga bagian dari upaya memberantas stunting.
"Itu sebagai salah satu contoh (inovasi 3K) bagaimana ketahanan pangan penting untuk diupayakan semua pihak," terang Yusharto.
Ia menambahkan, kemandirian pangan juga bisa ditempuh dengan memperluas jangkauan peredaran produk apabila jumlahnya sudah berlebih. Kemudian, mengemas produk dengan lebih praktis dan menarik.
"Untuk mengatasi permasalahan pangan kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama, karena kita tidak akan menemukan solusinya di sana. Manfaatkan cara baru dan libatkanlah teknologi untuk berinovasi," pungkasnya. (OL-8)
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Sebagai salah satu mitra utama Panen Fest 2026, Universitas Trilogi turut membuka booth pameran produk dari Pusat Studi Pertanian Perkotaan (PSSP).
Penurunan drastis populasi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang kini berada pada titik kritis di tahun 2026, ternyata berdampak langsung pada ketahanan pangan warga.
TNI adalah tentara rakyat yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, selain menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan negara.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Australia
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved