Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (FORKAMRI) Albert Hama mengeritik keras narasi berupa seruan Ketua Umum DPP KNPI La Ode Umar Bonte yang mengancam akan membentuk pasukan sipil dan mengirimkannya untuk melawan Kelompok Sipil Bersenjata di Papua.
Seruan Umar Bonte yang asal Sulawesi Tenggara tersebut viral di media sosial usai kejadian 3 warga asal Muna, Sulawesi Tenggara, meninggal diduga karena ulah KKB di daerah Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.
Albert Hama menilai ajakan Umar Bonte tersebut sangat berbahaya dan menimbulkan konflik sosial yang lebih besar terutama atas nama sentimen suku.
"Saudara Umar Bonte tidak cermat, tidak bijak, dan cenderung provokatif, lagipula bukan tugas sipil menumpas KKB. Ada Polisi dan TNI yang saya yakini mereka punya upaya tersendiri menyelesaikan persoalan KKB di Papua ini," ungkap Albert kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/12).
Albert menjelaskan, situasi keamanan di Papua tidak semudah dibayangkan masyarakat sipil dan TNI diyakini memiliki strategi tersendiri.
"Jadi ketika saudara Umar Bonte menyerukan bawa pasukan ke sana. Itu sangat menghina TNI dan Polri. Lagipula dia membawa sentimen Daerah Sulawesi yang justru menimbulkan konflik sosial antar suku. Penyataan beliau sangat berbahaya dan kami minta untuk ditarik pernyataan tersebut," ucap Albert.
Baca juga : Tiga Orang Korban Penembakan KKB Bukan Aparat, Tapi Tukang Ojek
Bahkan Albert meminta Kapolri memberi tindakan tegas pada yang bersangkutan karena sudah membangun provokasi yang punya dampak sosial tinggi terkait ekskalasi konflik di Papua.
"Kami minta yang bersangkutan ditangkap saja, karena pernyataannya bersifat ujaran yang melabelkan suku apalagi bawa-bawa nama Sulawesi Tenggara, emang dia siapa," tegas Albert.
FORKAMRI kata Albert meminta siapa pun untuk hati-hati berbicara terutama terkait gejolak keamanan di Papua.
"Jangan Anda merasa lebih hebat dari TNI dan Polri juga. Karena saya tau bagaimana Kodam Cenderawasih dan Kasuari serta Polda Papua dan Papua Barat selama ini sudah berupaya dengan sabar melakukan pendekatan kemanusiaan terhadap KKB. Jangan justru menimbulkan kegaduhan dengan munculkan narasi yang provokatif. Ini sangat berbahaya," pungkas Albert.
Sebelumnya viral di Media sosial, La Ode Umar Bonte meminta Panglima TNI untuk segera melakukan operasi militer besar-besaran di Papua untuk memberangus kelompok separatis bersejata. Umar bahkan mengancam, apabila Panglima TNI tidak mampu mengatasi masalah ini, ia akan membentuk laskar untuk melakukan perang di Papua.
"Kami meminta Panglima TNI harus segera melakukan operasi besar-besaran di Papua. Kalau Panglima TNI tidak mampu menggerakkan pasukan besar-besaran di Papua, maka saya Ketua Umum DPP KNPI akan membentuk pasukan atau laskar sipil untuk melakukan perang di Papua. Apabila TNI tidak mampu menggerakkan ini, maka tidak hanya laskar pemuda atau laskar jihad yang ada di Sulawesi, kami akan bergerak secara serentak," tegasnya. (OL-7)
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Konflik di masyarakat sering terjadi! Temukan contoh konflik dan cara penyelesaian efektif di artikel ini. Solusi damai untuk harmoni sosial! lihat selengkapnya
Program transmigrasi di Indonesia, yang bertujuan memeratakan pembangunan dan membuka lahan baru, menghadapi kendala serius terkait status tanah dan koordinasi lembaga.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret yang relevan dengan kondisi aktual dan isu strategis, terutama pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial (Satgas PKS) terus meningkatkan pengamanan di kebun-kebun sawit.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan.
Situasi kondusif usai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 sangat penting bagi stabilitas nasional. Ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved