Buka Silatnas FKUB 2025, Menag Tegaskan Kerukunan Harus Jadi Etos Kolektif

MENTERI Agama Nasaruddin Umar menekankan kerja-kerja kerukunan tidak bisa berhenti pada tataran formalitas. Kerukunan harus menjadi gerakan sosial yang berbasis spiritualitas dan nilai kemanusiaan.

“Kerukunan tidak cukup dirawat secara normatif. Ia harus menjadi etos kolektif bangsa ini. Agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan alat untuk mempertajam perbedaan,” ujar Menag saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Keagamaan Tahun 2025 di Gading Serpong, Tangerang (6/8).

FKUB punya peran penting dalam menciptakan kerukunan di Indonesia. Ia pun mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah memberikan ruang dan perhatian untuk pelaksanaan program-program FKUB.

Baca juga : FKUB Lembata Bentuk Pokja Kerukunan Sebagai Pioner Desa Moderasi

"Karena ini terbukti dalam kenyataan bahwa yang paling tanggap dan yang paling cepat dan paling efektif menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan agama adalah FKUB," tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan forum itu merupakan ruang reflektif dan konsolidatif bagi seluruh pemangku kepentingan kerukunan di Indonesia. Menurutnya, kerukunan umat beragama bukanlah warisan yang tinggal dinikmati, tetapi amanah yang harus diperjuangkan terus-menerus. 

Pendirian Rumah Ibadah

Kamaruddin juga menyoroti pentingnya membuka ruang dialog terbuka dalam isu-isu sensitif seperti pendirian rumah ibadah. Menurutnya, komunikasi terbuka adalah kunci untuk mencegah konflik sosial yang berakar pada ketidakpahaman. Ia menekankan bahwa rumah ibadah adalah simbol spiritualitas dan identitas kolektif umat beragama, sehingga pembangunannya harus melibatkan musyawarah terbuka dengan menghormati nilai-nilai lokal.

Baca juga : Menag Sampaikan Bela Sungkawa atas Wafatnya Suryadharma Ali

“Komunikasi terbuka lintas agama adalah instrumen paling penting dalam mencegah konflik sosial. Tidak ada keputusan baik yang lahir dari ruang tertutup,” tegasnya.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, Muhammad Adib Abdushomad, menambahkan, selama tiga hari pelaksanaan, forum ini akan menghadirkan serangkaian agenda strategis. Salah satunya adalah sesi brainstorming bersama para pemimpin lembaga keagamaan nasional, seperti Ketua Umum MUI, PGI, KWI, PHDI, PERMABUDHI, dan MATAKIN, yang akan mengangkat tema “Agama, Kedamaian, dan Harmoni Indonesia”.

“Di akhir sesi tersebut, direncanakan pembacaan Deklarasi Damai Nasional, yang akan menjadi acuan moral dan komitmen bersama dalam memperkuat toleransi antarumat beragama di seluruh tanah air,” terang sosok yang akrab disapa Gus Adib itu. 

Kegiatan itu merupakan salah satu agenda prioritas Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI dan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2025. Lebih dari 350 peserta dari seluruh provinsi hadir, terdiri atas pejabat eselon I dan II Kemenag, Direktur Urusan Agama dari masing-masing Ditjen Bimas, para Kepala Kanwil, Ketua Tim Kerja KUB, pengurus FKUB dari 38 provinsi, tokoh-tokoh agama nasional, serta unsur masyarakat sipil dan akademisi. (Ant/M-3)