Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT dituntut untuk bijak dalam melakukan transaksi secara online. Agar masyarakat tidak tertipu dan mengakibatkan kerugian di kemudian hari.
Hal itu disampaikan oleh M Attan Saputra dari Diskominfo TIK Lampung dalam acara talkshow literasi digital mengusung tema Bijaksana Melakukan Pinjaman Online di Balai Desa Serdang, Lampung Selatan, Rabu (7/12).
Kegiatan ini untuk komunitas dan masyarakat di Sumatra yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sosialisasi melek literasi digital ini menyasar komunitas dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. "Terdapat tiga cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat kita lebih bijak dalam bertransaksi secara digital," ungkapnya.
Cara yang pertama adalah membaca secara seksama dan teliti "term & condition" dari setiap platform. Kedua, mengecek dan memastikan
platform tersebut benar dan sudah terdaftar di OJK. Cara sederhana ketiga yakni menyesuaikan kemampuan dengan keinginan.
baca juga: Kuasai Kiat Berbisnis Digital Lewat Facebook
Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel Abriijani Pengerapan berharap kegiatan literasi digital dapat memberi kontribusi bagi upaya menghentikan penyebaran berita hoaks.
Samuel berharap kegiatan ini dapat menekan dampak negatif dari penyalahgunaan internet. Caranya dengan meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia melalui berbagai program edukasi kecakapan literasi digital.
"Menjadi literasi digital berarti dapat memroses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk," kata Samuel.
Cakap literasi digital dipastikannya dapat memacu individu untuk beralih dari konsumen yang pasif menjadi produsen yang aktif. Baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas.
Menurutnya dengan literasi digital juga akan tercipta tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis serta kreatif.
"Anggota masyarakat tidak akan mudah termakan isu yang provokatif dan menjadi korban informasi hoaks atau korban penipuan yang berbasis digital," pungkasnya.(N-1)
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Pakar Ekonomi Syariah UMY Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum suku bunga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar atas dugaan keterlibatan bencana banjir Sumatra
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan mengatakan, dari total 18 unit huntara, tiga unit telah dihuni warga Desa Gedumbak
Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sumedang
SATUAN Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkapkan empat permasalahan utama yang harus segera dituntaskan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved