Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV Sumatra Barat (Sumbar) melalui Kepala Dinas Pemukiman dan Pertanahan, Rifda Suryani memuji realisasi pemerataan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya pemerataan tersebut berhasil menghidupkan ekonomi daerah.
Rifda menilai Jokowi menghapus stigma bahwa infrastruktur hanya dihadirkan di Pulau Jawa saja. Sebab Jokowi mampu membuktikan bahwa pembangunan di era kepemimpinannya dapat terealisasi di seluruh Indonesia.
“Jadi memang selama ini kan kita Jawa sentris, pembangunan berpusat di pulau jawa. Sekarang sudah dibangun infrastruktur di seluruh daerah sebagai bentuk pemerataan dan menghidupkan ekonomi daerah-daerah,” ujar Rifda.
Rifda mengatakan manfaat yang didapatkan pemerataan pembangunan sangat besar. Di antaranya mampu menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat.
“Bahwa jalan-jalan di Sumatera Barat untuk memperlancar hasil bumi, menghubungkan antara provinsi itu kan membuka peluang baru seperti bisnis travel, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarkat,” ucap Rifda.
Secara tegas Rifda menilai bahwa pemerataan pembangunan mendorong seluruh sektor untuk tumbuh. Mulai dari kesejahteraan, pendidikan, hingga ia bisa menyimpulkan bahwa masyarakat sangat diuntungkan dengan pemerataan infrastruktur yang dibangun oleg Jokowi.
“Pembangunan infrastruktur yang merata tentu masyarakat yang diuntungkan. Sektor-sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan akan meningkat jika infrastrukturnya memadai,” pungkasnya. (OL-8)
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Pada tahun kedua kini fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved