Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima penghargaan kenaikan indeks reformasi birokrasi dari level BB ke level A oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
Usai menerima penghargaan, Ganjar berterima kasih kepada Kemenpan RB atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Ganjar menegaskan, seluruh jajaran Pemprov Jateng berupaya memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat.
"Seluruh instansi kita, terutama OPD-OPD itu, dinas-dinas itu, badan-badan semuanya, agar ketika berhadapan dengan rakyat langsung, mudahkan layanan mereka," kata Ganjar, Selasa (6/12/2022).
Sejak memimpin Jateng pada 2013 lalu, Ganjar melakukan sejumlah gebrakan terkait pelayanan publik, khususnya dalam merespon laporan dari masyarakat. Salah satunya melalui banyak kanal seperti aplikasi Lapor Gub, medsos, SMS, Whatsapp, telepon, tatap muka dan kanal lain.
Melalui gebrakan tersebut, Ganjar menyebut pihaknya terus berupaya memudahkan birokrasi agar masyarakat semakin mendapatkan layanan termudah. Dengan begitu, persoalan masyarakat, peningkatan investasi, dan pengurangan kemiskinan bisa dimaksimalkan.
"Ada satu target lagi untuk bisa double A, jadi AA. Baru Jogja yang bisa mencapai nilai ini. Kita mesti belajar dari tempat lain agar kita bisa melakukannya. Tapi intinya birokrasinya mesti direform dan layanannya mesti lebih baik," kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, target tersebut telah berjalan di Jateng dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ganjar menargetkan 100 persen dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng memiliki MPP sendiri.
"Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat, itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," kata Ganjar.
Sejauh ini, Jateng telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga.
Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. (OL-13)
Baca Juga: Ini Dia 14 Tokoh Inspiratif asal Jateng 2022
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB)
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Maksimal 5% dari total pegawai masing-masing perangkat daerah yang boleh cuti.
DKI Jakarta mengajukan 2.268 CPNS untuk tenaga P3K, namun belum disetujui dari BKN.
Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana).
Dalam surat itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan jam kerja (sif) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah.
Ganjar dan para kiai melakukan pertemuan tertutup membahas kondisi pesantren dan UU Pesantren
Pendukung Ganjar-Mahfud menggelar nonton bareng di Sekretariat Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung.
Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat ini digelar di Lapangan Tegalega. Ribuan simpatisan PDIP hadir.
Orang nomor satu di Jateng itu memahami suasana emosional para suporter ketika tim favoritnya bertanding dan mereka tidak bisa menonton secara langsung.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
AM Jumai menilai ajang internasional apapun, termasuk gelaran turnamen sepak bola semestinya sejalan antara penyelenggaraannya dan ideologi politik negara tuan rumahnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved