Ganjar : 23 SMA/SMK di Jateng Terapkan Kurikulum Antikorupsi

GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak pihak sekolah untuk kreatif mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada para siswa. Menurut Ganjar, semua mata pelajaran bisa menjadi sarana pendidikan antikorupsi.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Alun-Alun Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2022).

"Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok masukan pendidikan antikorupsi," kata Ganjar.

"Maka mesti kreatif, lebih inovatif lagi agar banyak media dan cara dipakai untuk kampanye antikorupsi," sambungnya.

Ganjar mengatakan, edukasi antikorupsi mesti dimulai dari pelajar agar nilai-nilai tersebut akan terus tertanam di masa depan. Untuk mendukung hal itu, Ganjar menyebut pihaknya telah bekerjasama dengan kepala daerah di Jateng.

"Edukasi mulai dari pelajar, sekolah. Kami tanda tangan dengan bupati walikota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di level sekolahan," katanya.

Di samping itu, Ganjar menyebut pendidikan antikorupsi juga  bisa diberikan melalui komunikasi kreatif lainnya. Seperti media sosial, kaos, atau stiker.

Adapun, sampai saat ini sudah ada 23 SMA dan SMK negeri yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Yaitu SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, dan SMKN Jateng Kota Semarang.

Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati. Selanjutnya,  SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dan SMKN 2 Sukoharjo.

Kemudian, ada SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung,  SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas,  SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengharapkan peran serta pemimpin daerah untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi di level daerah. Firli mengatakan, sekolah di semua senjang mesti menerapkan pendidikan tersebut.

"KPK memang mendorong dalam rangka pendidikan sosialisasi kampanye antikorupsi. Karena itu KPK meminta untuk seluruh kepala daerah untuk pembelajaran materi antikorupsi, baik itu SD, SMP, SMA," katanya. (Ant/OL-13)