Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT pleno dewan pengupahan memutuskan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 dinaikan sebesar 27%. Dalam rapat pleno yang telah digelar pada Selasa (29/11), Pemkab Bandung Barat merekomendasikan UMK yang semula Rp3.248.283,26 dinaikan menjadi Rp4.125.675,67 atau naik sekitar Rp877.392,39 dari tahun ini.
Kepala Disnakertrans Bandung Barat Panji Hermawan mengungkapkan pembahasan terkait kenaikan UMK 2023 sempat mengalami deadlock karena terdapat perbedaan usulan antara buruh dengan pengusaha.
"Akhirnya disepakati rekomendasi UMK tahun 2023 dinaikan sebesar 27% tapi perhitungannya berasal dari hasil survey pasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh," kata Panji, Rabu (30/11).
Dia mengatakan rekomendasi kenaikan UMK 2023 tergantung keputusan dari Pemprov Jabar. Pihaknya pun menghargai hasil survey pasar yang dilakukan oleh buruh Bandung Barat.
"Keputusannya nanti di provinsi, sekarang usulannya masih diproses, mudah-mudahan segera mendapat rekomendasi dari pak bupati," ujar Panji.
Baca juga: UMK Bekasi Naik 7,2 Persen, Elemen Buruh Puas
Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bandung Barat Yohan Ibrahim menjelaskan dalam rapat pleno dengan dewan pengupahan, sebetulnya terdapat tiga usulan yakni serikat pekerja, pemerintah, dan Apindo.
"Jika serikat pekerja, saya tidak boleh mengomentari karena itu pendapat, silakan ya. Kalau pemerintah memakai Permenaker nomor 18 tahun 2022 karena harus patuh pada pemerintah pusat dengan memasukan indeks 0,3," ucap Yohan.
Menurut Yohan, berdasarkan hitungan Apindo, kenaikan UMK Bandung Barat idealnya hanya 1,57% sesuai PP nomor 36 tahun 2021 sebab UMK tahun 2022 ditentukan di bawah batas atas upah minimum Bandung Barat.
"Itu ada surat edarannya dari Menteri Tenaga Kerja, mengenai anggota rumah tangga bekerja, pengeluaran perkapita, dan angkatan kerjanya berapa, jadi data itu yang kita pakai," jelasnya.(OL-5)
Sekretaris DPRD Jawa Barat (Jabar), memastikan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi pimpinan serta anggota dewan di Jabar.
Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Tahun 2025 kondisi usaha hotel dan restoran tidak ideal
Ada peningkatan kunjungan wisata di Bandung Barat sebesar 93.725 wisatawan
Perayaan kembang api hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat di rumah masing-masing
Hotel bintang 5 itu secara resmi mengukuhkan posisinya sebagai destinasi akomodasi premium
ARUS lalu lintas di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mulai mengalami lonjakan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Senin (22/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved