Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatra Barat, Nizam Ul Muluk, mengungkapkan, upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Sumatra Barat 2023 naik sebesar 9,15% dari Rp2.512.539 menjadi Rp.2.742.476 dan berlaku mulai 1 Januari 2023.
Jumlah ini sesuai dengan yang disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung 3 kali secara tripartit dengan unsur pekerja,
pengusaha, akademisi, dan pemerintah.
Penetapan UMP ini, kata Nizam, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor: 562-863-2022 tanggal 25 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2023.
"Sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah terbit, UMP Provinsi Sumbar untuk 2023 sebesar Rp2.742.476," ujarnya di Padang, Selasa (29/11).
Baca juga: Ada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kuli di Pasar 16 Ilir Terjamin Hidupnya
Lebih lanjut, dalam SK Gubernur tersebut tertulis bahwa perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Ketetapan UMP yang telah menetapkan provinsi dalam keputusan tersebut dilarang mengurangi atau menurunkannya.
Serta perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hebatnya, UMP Sumbar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2022 lalu, UMP Sumbar sebesar Rp2.512.539, dan UMP Sumbar setahun sebelumnya, sebesar Rp2.484.041.
Sedangkan UMP Sumbar 2020 sebesar Rp2.484.041, UMP Sumbar 2019 Rp2.289.220, dan UMP Sumbar tahun 2018 Rp2.119.067. (OL-16)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
GURU sebagai aktor penting dalam strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari instrumen kesejahteraan.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan penolakan terhadap penetapan UMP DKI 2026 sebesar Rp5,73 juta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Meskipun secara nominal UMP Jawa Tengah masih tertinggal dibanding beberapa provinsi lain, menurut Aulia Hakim, kenaikan tertinggi secara persentase.
Pemerintah melalui masing-masing Pemerintah Daerah telah resmi merilis penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026
ASOSIASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kenaikan upah minimum provinsi UMPĀ 2026 belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh di tengah terus meningkatnya biaya hidup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved