Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono atau biasa disapa BHS, menyayangkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dibangun dengan anggaran Rp2,6 Triliun tidak dimaksimalkan penggunaannya sebagai bandara komersil, bahkan bandara itu sempat vakum sekitar 3 tahun.
Dikatakan, penerima nominator Anggota DPR-RI teraspiratif 2019 ini, Bandara tersebut berdiri diatas areal lahan 1.800 hektar yang sama dengan luas areal Bandara Soekarno-Hatta saat ini.
"Berarti untuk Bandara tersebut telah dikorbankan areal lahan pertanian yang sebelumnya bisa menghasilkan sekitar 40 ribu ton beras bila perhektarnya 8 ton untuk 3 kali panen. Saat inipun Masyarakat seluruh Indonesia dan Jawa Barat harus memberikan subsidi untuk operasional dari bandara tersebut, yaitu sebesar Rp6 milyar untuk biaya perawatannya dan listrik Rp450 juta perbulan, padahal bandara tersebut pemanfaatannya sangat minim untuk kebutuhan transportasi publik/masyarakat dan bahkan mendekati zero untuk pemakaiannya," ungkap Bambang, dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).
Lebih sangat disayangkan lagi, menurut BHS, penggunaan Bandara tersebut untuk Umroh dari Tamu Allah mengalami pembatalan di tanggal 7 Nov 2022. Dan di tanggal 20 Nov 2022, hanya ada sekitar 45 orang jamaah umroh dari biro travel Al-Bahjah Cirebon meliputi warga Cirebon, Majalengka dan Tasikmalaya yang memanfaatkan bandara tersebut untuk menggunakan pesawat Garuda yang diterbangkan dari Bandara Cengkareng dengan telah membawa sekitar 200 jamaah umroh sehingga perjalanan sebagian besar jamaah umroh (Tamu Allah) dikorbankan untuk mengikuti penerbangan dari Cengkareng menuju ke Kertajati baru meluncur ke Arab Saudi.
Seharusnya, kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, Kementerian Perhubungan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk transportasi publik, apalagi ini untuk perjalanan Tamu Allah. Harusnya mereka tidak dikorbankan untuk Ambisi Pencitraan yang seakan akan menggunakan Bandara Kertajati adalah dalam jumlah banyak sekitar 200 lebih jamaah Umroh dari wilayah tersebut (sesuai berita disurat kabar) dan seharusnya Kemenhub faham bahwa prinsip dari transport harus cepat, aman, nyaman dan selamat, sesuai dengan prinsip dari transportasi yang harus diterima oleh masyarakat.
Lebih lanjut, BHS menuturkan "Apalagi saat 45 jamaah umroh lewat di Bandara Kertajati sebagian besar tenant tutup, stand yang buka hanya 3 yaitu CFC, Indomaret dan minuman sedangan kebutuhan lainnya tidak tersedia seperti halnya pulsa, kartu telephon dan lain sebagainya."
BHS melanjutkan, sangat disayangkan pada saat pemberangkatan jamaah umroh yang pertama kali tersebut tidak dilepas oleh pejabat tertinggi struktural di Kemenhub, misalnya ; Menteri Perhubungan, Sekjen atau Dirjen Perhubungan Udara termasuk pimpinan pejabat Provinsi dan Daerah seperti misalnya Gubernur dan Bupati di Wilayah Jawa Barat juga tidak hadir, padahal mereka adalah calon Tamu Allah yang harus dilayani jauh lebih baik daripada penumpang biasa dan ini merupakan program pemberangkatan perdana jemaah umrah dari Bandara Kertajati tersebut.
"Kalau dilihat dari sedikitnya minat masyarakat Jawa Barat untuk menggunakan bandara tersebut termasuk airline yang ada dan juga masyarakat umum, maka sebenarnya bandara ini dibangun dengan satu study kelayakan dan perencanaan yang buruk, dan ini Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut"Tukas BHS
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini mengharapkan Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi harus menciptakan terwujudnya satu integrasi yang maksimal antara bandara tersebut dengan kota kota disekitar bandara misalnya, Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan dan bahkan Bandung yang sampai dengan saat ini konektivitas kota kota dengan bandara tersebut sangat minim dan mahal. Juga dorongan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota kepada ASN dan masyarakatnya untuk mau menggunakan bandara tersebut masih relatif sangat minim. (OL-13)
Baca Juga: Bikin Bandara Purbalingga Ramai, Ganjar Dorong Kepala Daerah ...
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BPBD Kabupaten Majalengka mencatat mulai 1 Januari hingga 18 Februari 2026 telah terjadi 152 kejadian bencana di Kabupaten Majalengka.
Penelitian dilakukan melalui metode rekayasa rancang bangun dan uji performa dengan parameter kapasitas cacahan, konsumsi bahan bakar, dan kualitas hasil potongan.
Pada 1 hingga 25 Januari 2026 telah terjadi sebanyak 58 kejadian bencana di Kabupaten Majalengka dengan 2.253 warga dan 716 rumah yang terdampak.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dapat meminimalisir risiko dan dampak bencana akibat cuaca ekstrem, sehingga keselamatan dan keamanan bersama tetap terjaga.
DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Hilman Latief mengatakan pihaknya sudah membicarakan dengan Arab Saudi terkait pelayanan haji tahun ini
Indonesia sudah memiliki mekanisme khusus terkait penyelenggaraan haji yang resmi. Serta, dapat menjamin keselamatan dan pelayanan jemaah, yakni melalui PIHK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved