Pemkab Majalengka Dukung Penuh Sekolah Rakyat

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Majalengka mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

Hal tersebut diungkapkan Bupati Majalengka, Eman Suherman saat melakukan peninjauan di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum, untuk memastikan finalisasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut.

Peninjauan ini dilakukan untuk memverifikasi kesiapan lahan serta aksesibilitas lokasi sebelum memasuki tahap konstruksi fisik.

Baca juga : Masyarakat Majalengka Diminta Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem hingga Akhir Januari

“Program Sekolah Rakyat merupakan agenda unggulan Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi 166 kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka,” tutur Eman.

Pembangunan sekolah tersebut direncanakan memasuki tahap groundbreaking pada Februari 2026 melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Eman mengungkapkan Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare. Lahan telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan diproyeksikan memiliki daya tampung hingga 100 siswa. Pembangunan Sekolah Rakyat ini diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp6,5 miliar.

Baca juga : Mensos Tekankan Pentingnya Kepala Daerah Sukseskan Sekolah Rakyat

Sementara itu dari hasil peninjauan, salah satu fokus yaitu pengaturan akses masuk kendaraan berat selama proses pembangunan. Untuk meminimalisasi dampak sosial serta mencegah kerusakan jalan lingkungan warga, Pemkab Majalengka memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter.

“Kami berkomitmen agar proses pembangunan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Solusinya, pemerintah daerah akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan,” tuturnya.

Sementara untuk pembiayaan akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program strategis nasional.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Kabupaten Majalengka juga berpeluang menerima program lanjutan berupa Sekolah Terpadu (SD–SMP–SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare.

“Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah. Karena itu, sinergi antar-OPD, khususnya dalam hal perizinan dan administrasi, harus berjalan optimal agar tidak terjadi keterlambatan,” jelas Eman.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka optimistis dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif dan berkelanjutan bagi masyarakat Majalengka.