Mensos Tekankan Pentingnya Kepala Daerah Sukseskan Sekolah Rakyat

MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa bupati, wali kota, hingga gubernur memegang peran kunci dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Para kepala daerah menjadi pihak penentu dalam menjangkau dan menetapkan anak-anak yang berhak mengenyam pendidikan gratis melalui program tersebut.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1).

"Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan," kata Gus Ipul.

Baca juga : Lulusan Sekolah Rakyat Berpeluang Lanjutkan Studi di Perguruan Tinggi

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak menerapkan mekanisme pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Pemerintah secara aktif menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Proses penjangkauan tersebut melibatkan sejumlah pihak, antara lain Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah asesmen lapangan dilakukan terhadap calon siswa, hasilnya disampaikan kepada kepala daerah.

"Setelah tiga-tiganya setuju, (hasil asesmen) dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua (datanya), saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat," jelasnya.

Baca juga : Sekolah Rakyat Memadukan Akademik dan Keterampilan

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Selain memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis, para siswa juga mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, orang tua siswa turut memperoleh manfaat melalui program pemberdayaan ekonomi dan keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih.

Karena itu, Gus Ipul mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan program ini secara jujur dan profesional. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses penentuan siswa.

"Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini," tegasnya.

"Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan," imbuhnya.

Sebagai informasi, hingga tahun 2025 terdapat 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang telah beroperasi di 34 provinsi. Rinciannya, Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, serta Papua 6 lokasi.

Sekolah Rakyat Rintisan saat ini menampung 15.945 siswa, dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Seiring berjalannya program tersebut, pada tahun ini pemerintah juga mulai membangun Sekolah Rakyat Permanen di 104 titik lokasi. Pembangunan tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.(H-2)