Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan pihaknya sudah membicarakan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait pelayanan haji tahun ini yang dinilai tidak optimal hingga merugikan jemaah haji Indonesia.
"Mereka menyesalkan masalah ini terjadi dan berjanji tidak akan terulang lagi, serta terus dilakukan kajian latar belakang peristiwa ini. Kita sudah berkomunikasi agak dalam dengan kementerian haji dan diharapkan ada solusi atas kerugian yang dialami jemaah," kata Hilman saat dihubungi, Senin (3/7).
Kementerian Agama bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan di Masyair yang bernama Mashariq yang dulu merupakan Muassasah (organisasi pemandu jemaah haji) Asia Tenggara sekarang berubah menjadi perusahaan dan sudah belasan tahun bekerja sama dengan vendor tersebut.
Baca juga: Kuota Haji Indonesia Tahun Depan Sebanyak 221.000 Jemaah
Diketahui fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina diwarnai sejumlah masalah yang berdampak pada jemaah. Layanan yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan haji lengkap dari Mashariq tidak bisa diberikan secara optimal sehingga merugikan jemaah.
Kejadian ini tentu tidak diharapkan semua pihak keterlambatan penjemputan, keterlambatan pasokan air bersih di beberapa maktab dan tidak semua kawasan. Dampaknya pada pelayanan jemaah.
Baca juga: Kemenag dan Kemenhaj Saudi Investigasi Layanan Mashariq di Armina
"Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan mereka sedang melakukan investigasi. Jadi tim investigasi dibentuk untuk melihat penyebab kejadian-kejadian yang merugikan jemaah Indonesia. Seperti keterlambatan penjemputan loading seperti apa, kemacetannya bagaimana," ujarnya.
Selain itu juga terkait masalah yang menimpa jemaah untuk makan dan akomodasi lainnya yang sedang diinvestigasikan oleh tim investigasi.
Ia menjelaskan bahwa Menteri Agama RI sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi dan dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan wakil menteri haji serta deputi haji Arab Saudi untuk membicarakan masalah ini. pungkasnya. (Iam/Z-7)
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Tugas utama KBIHU bukan mengurus layanan teknis seperti hotel, katering, atau transportasi, melainkan fokus pada aspek substansial ibadah.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini,
PERJALANAN haji merupakan sebuah perjalanan spiritual yang sarat dengan hikmah dan pelajaran hidup. Seperti presenter dan desainer Ivan Gunawan.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved