Pertemuan DPR Papua dan Kemendagri Hasilkan Kesepakatan Terkait APBD Papua 2023

DPR Provinsi Papua menggelar Bimtek dan Focus Group Discussion bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (22/11). Dari pertemuan yang dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Sekretaris Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Anggota DPR Provinsi Papua dan Sekwan DPR Papua tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan.

Dalam keterangannya, Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir menyebutkan, beberapa hal penting berhasil disimpulkan dari pertemuan tersebut, yang intinya masih menjadi usulan dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat di Jakarta. 

“Misalnya saja kami DPR Papua mendesak agar setelah terbentuk dan diresmikannya DOB maka penyusunan APBD Provinsi Papua tahun 2023 sesuai cakupan wilayah Papua saja. Ini implikasinya tentu saja pada anggota DPR Papua yang tadinya dari Dapil 3 Provinsi baru tidak bisa lagi diakomodir kegiatannya terkait di Dapil mereka,” ucap Boy.

Selain itu, pihaknya juga meminta Mendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Pj Gubernur Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan anggota DPR Provinsi yang berasal dari Dapil 3 DOB tersebut. 

“Bagi kami ini sangat penting difasilitasi karena secara aturan kini teman-teman kami yang tadinya dari Dapil 3 DOB tersebut tidak bisa lagi melakukan tugasnya sebagai anggota DPR pada lingkung 3 DOB tersebut. Tapi untuk sinergitas pelayanan publik ini tentu sangat diperlukan,” jelas Boy.

Hal penting lain adalah, DPR Papua mendesak Kemendagri segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI untuk penetapan APBD Tahun 2023 agar mencari solusi pendanaan di Provinsi Papua. 

Baca juga : NasDem Jawa Barat Tunda Jalan Sehat Bareng Anies, Anggaran Disumbangkan ke Cianjur

“Terutama ini penting terkait dengan kekurangan anggaran sesuai amanat UU Otsus dengan dukungan data akurat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apalagi hal-hal ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik yang tidak boleh terbengkelai karena adanya Daerah Otonomi Baru ini,” tukasnya.

Bukan hanya itu, pihak DPR Papua juga mendesak agar Kemendagri dan Pemrov Papua besama DPR Papua mencari formula terbaik untuk mengakomdir semua tugas dan fungsi anggota DPR Papua dalam pembiayaan kegiatan pada 2023, termasuk solusi pembiayaan dengab masyarakat di luar cakupan wilayah Provinsi Papua. 

“Dan hal terpenting lagi adalah kami mendesak agar dalam mengisi formasi ASN pada 3 DOB baru, untuk mengutamakan Orang Asli Papua sesuai amanat UU Otsus,” harapnya.

Boy berharap agar setelah kesepakatan dibuat segera ditindaklanjuti di Kementerian Dalam Negeri, Pemrov Papua, Kewmenterian Keuangan dan Bappenas RI. 

“Apa yang diputuskan ini baru berupan usulan, yang harus dikonkretkan dengan kebijakan lanjutan. Kami minta agar ini segera diselesaikan,” pungkas Boy. (OL-7)