Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ENAM daerah di Jawa Barat dinyatakan sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Keenam daerah itu, yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Subang, Kota Sukabumi, Bandung, Garut dan Kota Depok.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga, Dinas Kesehatan Jabar Yuntina Erdani mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan jumlah daerah BABS. Hal itu dilakukan untuk mendukung Jabar bebas BABS tahun 2023.
"Pekerjaan rumah kita masih banyak, masih ada 21 kabupaten/kota yang masyarakatnya belum terbesar BABS," kata Yuntina di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (18/11).
Adapun upaya yang dilakukan, yakni dengan mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan. Setelah berhasil nantinya, Dinkes akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) di kabupaten/kota untuk membantu membangun sarana dan prasarana masyarakat.
"Kita memicu perubahan perilaku masyarakat agar tidak BABS. Nanti Dinas Perumahan dan Permukiman akan menindaklanjuti dengan membangun saran fisik, misalnya membuat toilet di setiap rumah," tamahnya.
Sementara itu, Fungsional Ahli Madya Tata Bangunan dan Perumahan Disperkim Jabar Lucky Sumanang mengatakan, perlu kerja sama seluruh stakeholder terkait agar membantu Jabar bebas dari BABS di 2023.
Pemerintah memiliki sistem kewenangan masuk ke seluruh Pemda agar bisa membina langsung masyarakat. "Pemerintah punya pendekatan, paling tidak kita mengedukasi masyarakat dan menyediakan pelayanan dasar, seperti septic tank," kata dia. (N-2)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved