Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Cirebon, Jawa Barat melakukan aksi unjuk di Kantor Wali Kota Cirebon, Selasa (15/11). Mereka menuntut dimasukkan ke formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam aksinya, ratusan petugas damkar ini membawa 3 mobil pemadam kebakaran yang biasa digunakan dalam bertugas. Terlebih dahulu ratusan tenaga damkar tersebut melakukan audiensi dengan Asisten Administrasi Umum, Mohammad Arif Kurniawan didampingi oleh Kepala DInas Pemadam Kebakaran, Adam Nurudin dan Kepala Bidang (Kabid) pengadaan, pemberhentian, mutasi dan promosi, BKPSDM Kota Cirebon Nopan Maradona Isyahara.
Komandan Pos Damkar Bima, Akhirudin, menjelaskan kedatangan mereka untuk mempertanyakan mengapa untuk seleksi 402 PPPK tidak mencantumkan tenaga teknis pemadam kebakaran. "Adanya hanya guru dan tenaga kesehatan," tutur Akhirudin.
Padahal, jelasnya, petugas damkar ada sudah bertahun-tahun mengabdi namun hingga kini tak kunjung diangkat menjadi tenaga PPPK. Dijelaskan Akhirudin, semua tenaga damkar di lapangan berstatus honorer dengan honor yang diterima setiap bulannya masih di bawah UMK Kota Cirebon. "Untuk tunjangan kami hanya mendapatkan asuransi kesehatan BPJS," jelasnya.
Akhirudin mengaku sebagian besar tenaga damkar rata-rata sudah bekerja 10 hingga 15 tahun dan sebanyak 160 orang dari mereka sudah bersertifikat pemadam kebakaran satu atau setara dengan jabatan fungsional tenaga pemadam pemula.
Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis menjelaskan pihaknya akan berupaya maksimal untuk memenuhi harapan petugas damkar di Kota Cirebon. "Yang penting saya minta kepada Kepala Dinas untuk terus berupaya meningkatkan kualitas petugas damkar di kota Cirebon," tutur Azis. (OL-15)
Petugas pemadam kebakaran menunjukkan respons yang cukup impresif dengan tiba di lokasi kejadian hanya enam menit setelah laporan diterima, yakni pukul 21.31 WIB.
Jennifer Bachdim mengaku sempat terkejut karena sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa Damkar memiliki layanan penyelamatan nonkebakaran seperti ini.
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
Pelajar terinspirasi dari konten media sosial yang memperlihatkan aksi heroik personel Damkar dalam membantu urusan sipil
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyoroti fenomena masyarakat yang belakangan ini lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibandingkan polisi.
Kebakaran terjadi di salah satu pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (25/11) pagi. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik,
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved