Ganjar Resmikan Mal Pelayanan Publik ke-17 di Grobogan: Bisa untuk Promo UMKM

GUBERNUR Ganjar Pranowo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) ke-17 yaitu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. MPP tersebut dibangun dari APBD sebesar Rp4 miliar.

Ganjar mengatakan, MPP ini tidak hanya sekadar sebagai tempat pelayanan dokumen. Lebih dari itu, Ganjar mendorong MPP Kabupaten Grobogan juga menjadi tempat promosi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan begitu, kata Ganjar, masyarakat yang mendatangi MPP Kabupaten Grobogan bisa belanja sambil mengurus dokumen atau perizinan. Sehingga, ekonomi masyarakat bisa terangkat.

"Namun sekaligus mall pelayanan publik ini bisa dijadikan ajang untuk promo apapun, bahkan jualan. Maka tadi kita dorong jadi 'mal beneran'. Jadi ngurus izin tapi sekaligus bisa belanja di sini," kata Ganjar di lokasi, Kamis (13/10/2022)

Di samping itu, Ganjar menyebut masyarakat bisa lebih mudah mengurus segala kebutuhan di MPP Kabupaten grobogan ini. Ganjar mengatakan, MPP ini berpegang pada prinsip mudah, murah, dan cepat.

Selain itu, kata Ganjar, layanan MPP Kabupaten Grobogan sudah terintegrasi lewat kehadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, kata Ganjar, MPP ini akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat karena dapat mengurus segala sesuatu di satu tempat.

"Masyarakat bisa dimudahkan, dimurahkan, dicepatkan. Saya sudah ada gedungnya, layanannya terintegrasi, instrumennya dilakukan," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, MPP Kabupaten Grobogan juga dilengkapi instrumen digital lewat kehadiran aplikasi pelayanan. Dengan adanya instrumen ini, masyarakat bisa memilih pelayanan online ataupun offline di tempat. "Apa instrumennya? Satu mendigitalkan. Sehingga nanti masyarakat bisa punya pilihan yang mereka akan mendapatkan layanan," kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menengok Pembukaan Pameran UMKM Grobogan Bangkit di kawasan MPP. Ganjar yang mengenakan blankon khas Jawa menyempatkan diri untuk menemui pelaku UMKM setempat.(OL-13)

Baca Juga: Kini Kota Tasikmalaya dan Kuningan Miliki Mal Pelayanan Publik