Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RATUSAN mahasiswa Papua mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika, Papua. Kasus ini diduga melibatkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob.
"Hari ini kami Forum Mahasiswa Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek melakukan aksi di depan Kejaksaan Agung RI, tujuan kami Agar Kejagung segera menetapkan tersangka pada kasus pengadaan pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika pada tahun 2015. Kasus ini melibatkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun 2015, Bapak Johannes Rettob, yang kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Mimika," ujar perwakilan pengunjuk rasa, Nailo Jangkup, di depan Gedung Kejagung RI, Kamis (13/10/2022).
Lebih lanjut Nalio menegaskan "Untuk itu sebelum menuntaskan kasusnya ini kami harap, persoalan ini segera didorong supaya beliau Plt dalam menjalankan tugas itu, harus terang-benderang semua," imbuhnya.
Desakan ini disampaikan para demonstran, lantaran kasus ini sesungguhnya sudah lama diproses oleh kejaksaan negeri, hingga akhirnya naik ke kejaksaan tinggi Papua. Namun, hingga kini kasus tersebut tidak jelas sampai dimana perkembangannya.
"Tidak ada progres maka itu kami dari mahasiswa Papua se-Jabodetabek datang ke Kejagung untuk meminta segera menindaklanjuti kasus yang sedang ditangani Kejati Papua. Ini agar ada kepastian hukum," kata dia.
Lebih lanjut, Nailo mengungkapkan sesungguhnya ada niat baik dari dibelinya pesawat dan helikopter tersebut. Sayangnya, pelayanan dari alat transportasi itu dianggap tidak jelas, sehingga manfaatnya tak dirasakan masyarakat.
"Pesawat ini sudah dibeli tapi pelayanannya dimana? Tidak ada pelayanan di Kabupaten Mimika. Masyarakat yang tinggal di Mimika ini kalau mau naik pesawat harus antre berbulan-bulan sampai 3 bulan baru dapat pelayanan satu kali," bebernya.
Sementara Kejagung menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika. (OL-13)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Menurut anggota DPRD DKI, jika konteksnya darurat karena saat itu alat tes covid-19 sulit didapat, maka temuan tersebut tidak perlu masuk ranah hukum.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut terhadap setiap penilaian dan catatan dari BPK, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Menurut Pemprov DKI Jakarta, temuan BPK hanya terkait perbedaan penilaian harga dari Konsultan Jasa Penilai Publik terhadap pengadaan tanah makam.
KEJARI Kota Depok menetapkan Kepala Seksi Sarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Wahyu Indra Santoso tersangka dalam perkara korupsi.
KEJARI Kota Depok pekan mendatang akan kembali memeriksa Kepala Dinas Pemadam kebakaran Kota Depok, R. Gandara Budiana (RGB) terkait dugaan kasus korupsi APBD untuk pengadaan sepatu dan PDL
TERSANGKA kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye pemilihan kepala daerah 2015 di Kota Depok, Jawa Barat, S, ditahan sesuai jalani pemeriksaan, Rabu (31/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved