Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mahasiswa Papua mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika, Papua. Kasus ini diduga melibatkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob.
"Hari ini kami Forum Mahasiswa Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek melakukan aksi di depan Kejaksaan Agung RI, tujuan kami Agar Kejagung segera menetapkan tersangka pada kasus pengadaan pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika pada tahun 2015. Kasus ini melibatkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun 2015, Bapak Johannes Rettob, yang kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Mimika," ujar perwakilan pengunjuk rasa, Nailo Jangkup, di depan Gedung Kejagung RI, Kamis (13/10/2022).
Lebih lanjut Nalio menegaskan "Untuk itu sebelum menuntaskan kasusnya ini kami harap, persoalan ini segera didorong supaya beliau Plt dalam menjalankan tugas itu, harus terang-benderang semua," imbuhnya.
Desakan ini disampaikan para demonstran, lantaran kasus ini sesungguhnya sudah lama diproses oleh kejaksaan negeri, hingga akhirnya naik ke kejaksaan tinggi Papua. Namun, hingga kini kasus tersebut tidak jelas sampai dimana perkembangannya.
"Tidak ada progres maka itu kami dari mahasiswa Papua se-Jabodetabek datang ke Kejagung untuk meminta segera menindaklanjuti kasus yang sedang ditangani Kejati Papua. Ini agar ada kepastian hukum," kata dia.
Lebih lanjut, Nailo mengungkapkan sesungguhnya ada niat baik dari dibelinya pesawat dan helikopter tersebut. Sayangnya, pelayanan dari alat transportasi itu dianggap tidak jelas, sehingga manfaatnya tak dirasakan masyarakat.
"Pesawat ini sudah dibeli tapi pelayanannya dimana? Tidak ada pelayanan di Kabupaten Mimika. Masyarakat yang tinggal di Mimika ini kalau mau naik pesawat harus antre berbulan-bulan sampai 3 bulan baru dapat pelayanan satu kali," bebernya.
Sementara Kejagung menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika. (OL-13)
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mengumumkan kepada seluruh calon penyedia jasa bahwa perusahaan akan melaksanakan proses Pengadaan Jasa Konsultan
Adapun jenis pengadaan merupakan jasa lainnya dengan total pagu Rp2.525.600.000 menggunakan metode e-purchasing.
KPK telah memeriksa lima saksi terkait pengaturan lelang dan pembagian fee dalam dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Meskipun telah menerapkan sistem digitalisasi seperti e-procurement, upaya untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan proyek tidak selalu berhasil.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved