BPS Sikka Kerahkan Ratusan Petugas Lakukan Sensus Sosial Ekonomi 2022

BADAN Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur mengerahkan 593 petugas untuk melakukan sensus sosial ekonomi melalui kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Para petugas lapangan ini akan bekerja 15 Oktober sampai 14 November 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka, Kristanto Setyo Utomo saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (11/10) menjelaskan ada sekitar 593 orang yang kita rekrut untuk menjadi petugas Regsosek. Selanjutnya, mereka yang direkrut itu kita berikan pelatihan selama tujuh gelombang sebelum turun kelapangan untuk melakukan pendataan. Usai melakukan pelatihan kata dia, sebanyak 593 orang ini bakal dikerahkan ke lapangan untuk melakukan pendataan .

"Jadi mulai 15 Oktober 2022 ini, 593 orang ini langsung turun ke lapangan. Mereka kita sebar ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Sikka," papar dia.

Kristanto menuturkan setiap satu petugas Regsosek bakal mendata sekitar 250 keluarga. Setiap petugas Regsosek akan mengumpulkan data setiap keluarga yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, tingkat kesejahteraan dan lainnya.

"Kita sudah sediakan instrumen pertanyaannya. Dalam instrumen tentunya bisa mengali semua informasi," papar dia.

Dirinya menambahkan, ratusan 593 petugas ini juga diberikan jaminan perlindungan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja. "Untuk menjamin keselamatan petugas, kita sudah bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Jadi selama mereka bertugas selama dua bulan kita berikan BPJS ketenagakerjaan," katanya

Kristanto mengajak masyarakat untuk menyukseskan program Regsosek 2022. Hal ini untuk mewujudkan satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Mengingat begitu pentingnya data ini yang nantinya akan digunakan mereformasi seluruh kebijakan, maka masyarakat kiranya menerima petugas dan memberikan keterangan apa adanya sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Tujuannya agar pengambilan kebijakan nantinya tidak salah sasaran lagi," jelasnya. (OL-15)