Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resor (Polres) Manggarai, Nusa Tenggara Timur tengah mendalami dugaan jual beli proyek APBD yang menyeret Meldyanti Hagur, isteri Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit. Meldyanti diduga menjual proyek APBD senilai Rp1,485 miliar dengan harga Rp50 juta kepada Adrianus Fridus, salah seorang kontraktor yang juga mantan tim sukses Pilkada 2020 lalu.
Kapolres Manggarai, AKBP Yoce Marten memastikan pihaknya serius menangani kasus tersebut. Polisi sedang melakukan pengumpulan bahan-bahan dan keterangan (pulbaket) termasuk meminta keterangan sejumlah pihak yang terlibat sebagai acuan merumuskan jenis tindakan pidananya.
"Kami tidak tidur, kami tidak tutup mata, apalagi main mata dengan semua kejadian itu," ujar Kapolres Manggarai, AKBP Yoce Marten saat berdialog dengan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng yang menggelar demonstrasi di Ruteng, Senin (5/9).
Sementara itu, puluhan aktivis PMKRI Cabang Ruteng menggelar demonstrasi untuk mendorong instansi penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Yohanes Nardi Nandeng menduga jual beli proyek kerap terjadi namun selama ini tertutup rapat karena hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.
"Karena itu kami berterima kasih kepada kontraktor yang berani ungkap praktik jual beli proyek ini karena dari dialah kita semua bisa tahu," ujar Nardi.
Ia mendesak institusi penegak hukum untuk serius menangani kasus tersebut. Sebab, praktik jual beli proyek akan berdampak pada rendahnya kualitas proyek di Kabupaten Manggarai.
"Kami minta dengan hormat, Polres Manggarai harus usut kasus ini hingga tuntas. Jika Polres Manggarai tidak mampu mengusut, kami akan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Manggarai," tegasnya.
Baca juga: Ketua MPR RI Ajak Mahasiswa Waspada Hoaks Jelang Tahun Politik
Kasus tersebut mencuat sejak adanya pengakuan Adrianus Fridus pada Rabu (31/8) lalu. Adrianus mengaku diundang Meldyanti Hagur melalui Fenses Nasrio Budi Senta alias Rio, seorang pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL), untuk mendiskusikan proyek di rumah jabatan bupati pada Sabtu (28/5).
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Meldyanti akan memberikan proyek senilai Rp1,485 miliar kepada Adrianus dengan fee sebesar Rp50 juta. Didampingi Rio, pada Selasa (14/6), Adrianus menyerahkan uang Rp50 juta kepada Meldy melalui bendahara Toko Monas. Toko Monas merupakan tempat usaha dagang hasil bumi milik Meldy yang terletak di depan rumah pribadinya.
"Kemudian Rio suruh saya WA pakai kode. 'Selamat sore ibu, saya sudah turunkan kemiri 50 kg.' Kemiri itu maksudnya uang. WA saya dibaca tapi seperti biasa, ibu tidak balas," tuturnya.
Belakangan Adrianus tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan Meldyanti. Uang yang sudah setor pun dikembalikan Meldyanti melalui Rio Senta. Ia pun kecewa lalu membongkar adanya praktek fee proyek di daerah itu.(OL-4)
SEORANG siswa kelas II SMP dilaporkan tenggelam setelah terseret arus deras di Tiwu Pai Waterfall, Desa Wontong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, NTT.
KOMUNITAS Perempuan Manggarai (KPM) Jakarta, mendesak polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan perempuan muda berusia 23 tahun asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8) pukul 08.21 Wita, tidak berpotensi tsunami.
GUBUK tua di Desa Golo Langkok, Beokina, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menjadi saksi kelahiran seorang anak bernama Hieronimus Canggung Darong.
Sustiana Merci Elda (22), warga Desa Nggilat, Kecamatan Macang Pacar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), meregang nyawa akibat dicekik suaminya.
Langkah ini ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Nomor 366 Tahun 2024 yang ditandatangani Bupati Herybertus Geradus Laju Nabit.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved