Harga Bahan Pokok Bergolak Pemprov Sumbar Siapkan Pasar Murah

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan mengadakan operasi pasar murah pertengahan bulan September ini. Tujuannya untuk menekan kenaikan harga bahan pokok, sekaligus menekan laju inflasi.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar akan mengadakan bazar murah dalam rangka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berlokasi di halaman kantor gubernur pada 14 September 2022 mendatang.

"Saya harap Bazar Murah ini nantinya bakal diadakan serentak di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Kita harus serius dalam menekan inflasi, jangan hanya menganggap enteng. Kita harus serius dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan potensi-potensi pangan di Sumbar dalam menekan laju inflasi," tegas Mahyeldi, kemarin.

Pada pesta pasar murah tersebut nantinya akan dilaksanakan selama dua hari dengan mengikutsertakan TTIC, Bulog, distributor dibawah naungan disperindag, serta klaster binaan BI. Pada lokasi Pasar Murah juga disediakan mobil kas keliling BI untuk memberikan layanan uang layak edar kepada masyarakat serta mengedukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR).

Beberapa langkah lain yang dilakukan adalah, pertama, alokasi dana kredit usaha rakyat (KUR). Gubernur meminta kepada OJK dan BI untuk memberdayakan dana desa di masyarakat agar terkelola secara baik. Selain itu Gubernur memerintahkan untuk cek dana KUR di bank-bank sehingga dana KUR bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.

"Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat, apalagi program KUR harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli masyarakat," terang gubernur.

Kedua, alokasi dana badan amil zakat (BAZ). Menurut gubernur, dana BAZ dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu, serta membantu para petani untuk menyediakan bibit dan pupuk yang saat ini sedang langka. Hal itu digunakan intuk meningkatkan produksi pangan untuk menekan laju inflasi.

Ketiga, optimalisasi anggaran kepala daerah yang berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaanmendesak dan sangat dibutuhkan oleh Daerah dan masyarakat, dapat menggunakan anggaran BTT.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama, menyampaikan tujuh program unggulan Bank Indonesia sebagai kontribusi BI untuk menekan laju inflasi di sumbar.

"Tujuh program tersebut antara lain optimalisasi keterjangkauan harga, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), optimalisasi fasilitas distribusi pangan, memperkuat ketahanan komoditas holtikultura, peningkatan pemanfaatan Asintan dan Saprodi, penguatan infratruktur TIK
dan koordinasi yang efektif," paparnya.

Selain itu tindak lanjut pengendalian inflasi daerah di Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh BI antara lain komunikasi publik, operasi pasar murah, pemberian bantuan bibit, gerakan produksi dan penggunaan pupuk organik, penyaluran asintan, saprodi, dan dukungan digital farming,
serta pengembangan sentra produksi atau food estate. (OL-13)

Baca Juga: Pemkot Malang Operasi Pasar Untuk Kendalikan Inflasi