Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan Ketua BAZNAS, Noor Ahmad. Penandatangan tersebut juga turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Gedung Kemenko Polhukam, pada Kamis (25/8)  

Dalam sambutannya Kepala BNPP, Tito Karnavian, mengungkapkan tiga peran BNPP dalam mengelola perbatasan. Yang pertama adalah bersama dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP membuat batas wilayah dan menyelesaikan batas sengketa segmen yang masih terjadi, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste, dan Kalimantan dengan Malaysia. 

Tito juga menjelaskan, tugas BNPP yang kedua adalah mengoperasionalkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini sudah berjumlah 8 PLBN. Amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk PLBN terus dibangun. Hal ini kerena sesuai visi hingga 2024, yang diturunkan kedalam salah satu nawacita yakni membangun dari pinggiran, yaitu dari desa dan pinggiran, terutama di perbatasan. Terlebih pengembangan dan pembangunan kawasan PLBN bisa membuat 'defend' dari strategi pertahanan Indonesia. 

"Amanat Presiden Jokowi luar biasa, PLBN terus dibangun, saat ini tampilannya bagus-bagus,"tambahnya. 

Mantan Kapolri ini juga mengungkapkan, dalam konteks penandatangan MoU, adalah peran BNPP yang ketiga. Peran tersebut adalah mempercepat pembangunan ekonomi perbatasan. Tujuannya adalah memperkuat pembangunan di perbatasaan berdasarkan karakteristik potensi wilayahnya. 

Hal ini seperti yang dilakukan misalnya di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Karena potensinya perikanan, maka pemerintah membantu masyarakat dalam hal pemberian perahu, mesin perahu. Demikian  di Natuna juga perlu seperti itu, dibutuhkan peralatan untuk pemberdayaaun ekonomi masyarakat seperti pengadaan mesin pendingin atau Cold Storage agar hasil ikan tidak cepat rusak.  

Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan tugas pemerintah adalah melindungi kedaulatan dan segenap tumpah darah Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat, termasuk di perbatasan. 

Sumberdaya yang dikelola BAZNAS bisa digunakan untuk pembangunan, yang secara tidak langsung akan diarahkan untuk membantu golongan penerima Zakat, Imfak, Sedekah, terus menerus, dan membangun untuk kebaikan umat sesuai ajaran Islam untuk kemaslahatan umat

"Secara khusus terima kasih kepada BAZNAS dengan paham dan pikiran progresif dalam penggunaan zakat dan sadaqah yang lebih modern, tidak terbatas hanya langsung pada 8 golongan saja, tapi melalui pembangunan yang secara struktural membantu misalnya orang miskin, duafa melalui sekolah, rumah sakit dan sebagainya," jelasnya. 

 Ketua Baznas, Noor Ahmad, dalam kesempatan itu mengatakan, BAZNAS hadir ingin mengabdi untuk masyarakat, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) termasuk mustahik. BAZNAZ akan bekerja berdasarkan prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI). Melalui program-program pemberdayaan mustahik perbatasan, BAZNAS memiliki tekad menjadikan 1.000 muzaki (pemberi zakat) baru.

"Berbagai program akan digaungkan untuk mendukung transformasi mustahik menjadi muzaki di perbatasan, yakni di antaranya sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial kemanusiaan," jelasnya. 

Adapun  Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan siap memberikan dukungan terutama menerjunkan pasukan. Menurutnya, ia membutuhkan rencana pembangun fisik yang dibutuhkan di perbatasan. 

"TNI bisa custom pasukan kalau sudah tahu kebutuhan apa yang mau dibuat. Misalkan nanti membuat Rumah Sakit akan disiapkan dari Puskes AD atau Puskes AL selain dari pasukan di perbatasan," jelasnya. 

Dalam penadatangan Mou tersebut, juga dihadiri oleh Sekretaris BNPP, Restuardy Daud; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin; Kelompok Ahli (Pokli) BNPP, Ali Hamdan Bogra dan Hamidin. 

Selain itu, momen penandatangan MoU tersebut juga dihadiri para komisioner BAZNAS, jajaran pejabat Kemendagri, TNI, dan Kemenko Polhukam. (RO/E-1)