Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 25 persen tenaga kesehatan (Nakes) di Kota Padang, Sumbar sudah mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis keempat atau booster kedua.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati mengatakan, pelaksanaan vaksinasi keempat bagi nakes ini akan terus dilakukan sampai September 2022.
Dikatakan, pelaksanaan vaksinasi keempat bagi nakes dilakukan dengan cara bergantian atau bergiliran. Hal ini dilakkan agar tidak menganggu aktivitas kerja nakes di dinas kesehatan.
"Sekarang kegiatan kita kembali normal, banyak program-program yang selama dua tahun ini sudah tertinggal, betul-betul dilaksanakan lainnya," ungkapnya, Jumat (19/8). (OL-15)
PEMERINTAH Kota Padang menaikkan anggaran sektor kesehatan secara signifikan pada 2026 menjadi Rp64 miliar Dari sebelumnya Rp34 miliar.
Data pemerintah menunjukkan terdapat 121 titik kekeringan yang tersebar di Kota Padang, dengan dampak terparah berada di wilayah Kecamatan Kuranji.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya penetapan Zona Merah atau zona berbahaya di beberapa kecamatan terdampak bencana, terutama di sepanjang aliran sungai.
Untuk pengumpulan donasi dilakukan di dua lokasi pos.
Memasuki fase pemulihan (recovery) paling berat, pemerintah daerah terus mengerahkan personel lintas unsur.
Starlink yang baru dipasang di Huntara Rusus Lubuk Buaya tersebut merupakan unit yang sebelumnya dipasang di tempat pengungsian Lubuk Minturun dan Lambung Bukit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved