Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BEBERAPA hari yang lalu beredar berita Konfrensi Pers Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) yang salah satunya ada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI). Dan terindikasi mengatasnamakan Badko Sumut Abdul Rahman sebagai Ketua Umum Badko sendiri.
Sesudah berita tersebut tersiar, banyak tanggapan yang muncul dari institusi Cipayung juga setingkat cabang di Provinsi Sumut, diantaranya Ketua HMI Cabang Labuhan Batu Raya Kahiril Hanif.
“Kami di HMI mempunyai mekanisme dalam berorganisasi, kaget juga melihat adanya oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum HMI Badko Sumatera utara sebut saja oknum ini, yaitu saudara Abdul Rahman," kata Hanif, Selasa (16/8), dalam keterangan tertulisnya.
“Setau saya, PB HMI belum melantik kepengurusan HMI Badko Sumatera Utara sampai hari ini. Jadi belum ada yang berhak membawa-bawa Institusi Badko ini dalam kegiatan dan agenda apapun. Karena itu akan merusak nama baik himpunan," jelas Hanif lagi.
Pembiaran seperti ini, menurut Hanif, akan merusak citra organisasi kader ini karena dilihat Publik. "Apalagi saya pikir ini ada muatan politisnya. Jangan sampai ada yang menunggangi juga. Itu tidak bagus," ungkap Hanif.
Apalagi, lanjutnya, isu yang dibawa teman-teman Cipayung Plus adalah meminta Kapolri untuk mundur. Kita ketahui bersama sedang ada kasus tembak-menembak di internal polri. Dan justru polri perlu dukungan dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan sempurna.
“Maka dari itu saya meminta kepada Oknum HMI agar berhati-hati dalam menuangkan gagasan dan idenya ke ruang publik. Di Badko Sumut ini ada cabang-cabang juga. Itu harus diingat. Tidak ada keputusan secara individu, tetapi harus berdasarkan mekanisme Organisasi," kata Hanif. (OL-13)
Baca Juga: Abdul Rahman Tidak Berhak Mengatasnamakan Badko HMI Sumut
Melalui forum ini, Forhati menegaskan komitmen dalam mengonsolidasikan kekuatan perempuan dan membangun pengetahuan kolektif tentang isu-isu strategis perempuan di 2025.
Nilai-nilai HMI harus diaplikasikan untuk memberikan kontribusi nyata kepada umat dan bangsa
KETUA Badko HMI Sumbagsel Tommy Perdana Putra memberikan rapor merah kepada Polda Lampung atas sejumlah masalah yang terjadi di wilayah Lampung.
Imbauan pemerintah sangat jelas agar menjelang pilkada ini semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas daerah.
MOCHAMMAD Afifuddin mengaku sempat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Yang paling mencolok adalah reshuffle pengurus yang dilakukan berdasarkan alasan pribadi dan bukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam AD/ART.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved