Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi menginginkan kesamaan data kendaraan bermotor antara Korlantas, PT Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya di daerah.
Menurut Firman, kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaraan pajak pengendara bermotor, yang nantinya bisa berefek baik pada maskimalnya pelayanan publik.
Hal itu saat kunjungan kerja bersama dengan PT Jasa Raharja dan Kementerian Dalam Negeri ke Kantor Gubernur Jawa Timur.
"Kita sudah sepakat, menyatukan langkah, menyamakan persepsi, misi kita nanti diperoleh satu data valid yang manfaatnya bisa untuk banyak hal," kata Firman dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).
Menurut Firman, kesamaan data bisa meningkatkan pajak yang hasil pajak itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, terutama pembangunan fasilitas dan sarana prasana untuk pelayanan publik. "Kembalikan ke pelayanan publik lagi," ucapnya.
Firman menegaskan, pengendara motor juga akan mendapatkan fasilitas apabila telah melakukan pembayaran pajak. Secara tidak langsung mereka juga memberikan sumbangsih kepada negara untuk pelayanan publik. Tentunya pelayanan publik itu sendiri dinikmati oleh para pengendara.
Sebagai tim Pembina Samsat Nasional, Firman menyebut pihaknya akan terus melakukan sinkronisasi data ke sejumlah Samsat di Indonesia. Rencananya, pada 23 Agustus 2022 nanti mereka juga akan melakukan Rapat Koordinasi Pembina Samsat di Bali.
"Nanti bahan-bahan dari semua provinsi yang kita kunjungi akan kita adakan satu pertemuan tingkat nasional di Bali, rencana tanggal 23 Agustus," pungkasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Abimanyu Ponco Atmojo mengapresiasi langkah dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman. Ia berharap pertemuan tersebut bisa menyamakan kevalidan data secepatnya.
"Ini harapan kita semuanya kepada Kakorlantas bahwa data itu harus satu, adanya data itu akan memberikan sumbangsih kepada pemerintah Jatim dalam rangka mensosialisasi penerimaan pajak," kata Abimanyu. (OL-13)
Baca Juga: Sumut Dukung Penghapusan Data Kendaraan Penunggak Pajak ...
UNTUK melindungi data dan sistem pelayanan publik dari ancaman siber, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pusat Pemantauan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon.
ANGGOTA Ombudsman RI Robert Endi Jaweng beranggapan penambahan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memecah arus balik Lebaran tidak akan efektif.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Tiga rumah sakit tipe D di Kota Bekasi berlokasi di Pondok Gede, Bantargebang, dan Jatisampurna
Tiga masalah krusial masih membelenggu Pemprov DKI. Anies dinilai belum mampu membenahi pelayanan, aset bermasalah, dan program yang mangkrak.
Satpas Bekasi menjadi percontohan di Indonesia untuk pelayanan terintegrasi dengan sistem daring.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PSSI harus segera mengevaluasi dan memberikan laporannya.Sementara itu,Polri menangani kasus dan melakukan investigasi.
PERHELATAN pilkada serentak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin dekat. Partai politik juga semakin intens melakukan komunikasi membentuk koalisi.
AHY menjelaskan, Khofifah merupakan tokoh perempuan yang tidak hanya dikenal di Jawa Timur, namun juga dikenal secara nasional.
PDIP akan menyiapkan penantang bagi petahana, yakni Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).
PPP resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved