Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi untuk menggelar festival kedua provinsi dalam rangka meningkatkan perdagangan antarprovinsi yang dinilai masih kurang.
Tawaran itu disampaikan Kang Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil-- dalam sambutan acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik, Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil antara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Jawa Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (8/8).
Kang Emil menyebut, festival bersama tersebut sudah sering dilakukan di negara lain, bahkan pada level negara. Seperti Festival Eropa, Australia, India, dan lainnya, namun karena terdapat guncangan efek perdagangan industri global, pandemi covid-19, hal tersebut sangat terdampak.
"Saya ingin perdagangan ke depan yang dimajukan adalah perdagangan antarprovinsi. Bukan lagi ekspor ke luar negeri. Karena kerja sama
perdagangan antarprovinsi selama ini terasa sangat kurang, hanya bussiness to bussiness saja," kata dia.
"Kita harus berdagang sesama kita. Banyak potensi UMKM yang kita bisa perdagangkan ataupun hanya saling tukar pengetahuan," tambahnya.
Emil mengatakan, kerja sama kedua provinsi tersebut sangat penting artinya untuk saling mengetahui potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Baca juga: Bendera Merah Putih 177 Meter Terbentang di Sungai Lalan
"Saya tidak tahu apa yang dibutuhkan Sumbar padahal kami punya, atau sebaliknya mungkin Sumbar tidak hafal apa yang Jabar butuhkan. Kita bisa saling tukar informasi dulu, baru dieksekusi tindaklanjutnya," sambung Emil.
Selain itu, Gubernur Jabar juga menyinggung soal informasi sebagai kunci dari kerja sama. Dia berharap kedua provinsi ini saling memberikan informasi apa yang dibutuhkan dari sektor pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa dikembangkan di wilayah masing-masing.
Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kesepakatan yang terjalin antara Pemprov Sumbar dan Pemprov Jabar.
Menurutnya, kedua provinsi tersebut sama-sama memiliki kemiripan karakteristik wilayah seperti kemiripan topografi, potensi pertanian,
perkebunan, perikanan, dan lainnya.
"Ketika semua potensi tersebut dikerjasamakan, maka akan bisa menjadi faktor pendorong percepatan pembangunan antardua daerah," ujar gubernur.
Ia juga menyebut saat ini Sumbar sedang fokus menargetkan 100 ribu millenial entrepreneur dan woman entrepreneur. Oleh sebab itu, dia
berharap dengan adanya kerjasama ini banyak inovasi dan kreativitas di Jabar dapat menjadi percontohan oleh pelaku UMKM di Sumbar.
"Kami melihat Bandung dengan masyarakatnya yang proaktif sehingga banyaknya inovasi dan kreativitas lahir di Jabar. Kita berharap dengan MoU ini akan bisa mengalir kreativitas yang ada di Jabar tersebut ke Sumbar, yang tentunya akan meningkatkan penjualan dan pemasaran dari UMKM kita," kata Buya Mahyeldi. (OL-16)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved