Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengklaim kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terkendali. Terlebih setelah dilaksanakannya pembetian vaksin ke hewan ternak.
Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, mengatakan sejauh ini kasus PMK cenderung menurun atau bisa dikatakan terkendali. Kondisi tersebut tak terlepas sigapnya semua elemen mencegah penyebaran PMK meluas dengan berbagai upaya. "Terkendali. Sangat terkendali di Kota Sukabumi," kata Fahmi kepada Media Indonesia, Senin (25/7).
Pemberian vaksinasi PMK sendiri, sebut Fahmi, sudah selesai sesuai jadwal. Pada vaksinasi dosis pertama, pelaksanaannya berlangsung pada 27-29 Juni lalu. "Tahap awal sudah selesai," ucapnya.
Saat ini Pemkot Sukabumi sedang menunggu jadwal kedatangan vaksin PMK dosis kedua. Koordinasi dengan Pemprov Jabar, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terus dijalin. "Mudah-mudahan pekan ini baru datang lagi. Insya Allah," pungkasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, Andri Setiawan menuturkan, sebanyak 300 ekor sapi yang mendapatkan vaksin PMK tersebar di 36 peternakan. Vaksin diprioritaskan untuk peternakan rakyat. "Kalau yang peternakan swasta berkala besar vaksinnya dilakukan secara mandiri," jelas Andri.
Di Kota Sukabumi, Andri mengklaim, penyebaran PMK relatif cukup aman terkendali. Artinya, ketika terdapat hewan ternak yang dinyatakan suspek, maka secepatnya dilakukan penanganan.
"Alhamdulillah, kalau di Kota Sukabumi cenderung landai. Sejauh ini semuanya bisa tertangani dengan baik," pungkasnya. (OL-15)
Vaksinasi PMK bertujuan untuk memberikan penguat anti-PMK atau vaksin guna mencegah ternak dari penularan PMK.
Kunjungan PDHI sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya deteksi dini penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah diwaspadai menjelang Iduladha.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban.
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
JELANG Hari Raya Idul Adha, Pemkab Tuban, Jatim, meningkatkan pengawasan mobilitas ternak antarprovinsi.
Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan PMK yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, asosiasi peternakan, dan sektor swasta.
820.000 ternak kerbau, sapi, kambing dan unggas mati atau hilang terbawa arus banjir. Kemudian 58 rumah potong hewan rusak, 2.300 alat mesin pertanian hilang.
Vaksinasi PMK bertujuan untuk memberikan penguat anti-PMK atau vaksin guna mencegah ternak dari penularan PMK.
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menerima sebanyak 19.500 dosis alokasi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat pada Januari 2026.
AFFA menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
HINGGA bulan Mei 2025, Wabah Virus mematikan African Swine Fever (ASF), telah menewaskan 1569 ekor hewan ternak babi milik warga Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved