Dukung Pemerintah, AMMI Kutuk Aksi KKB dan Desak Komnas HAM Lakukan Pengusutan

SEGALA bentuk aksi kekerasan yang menimbulkan korban warga sipil di manapun tidak bisa dibenarkan. Itu sebabnya Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) Nurkhasanah mengutuk pembantaian 12 warga sipil, dua di antaranya pendeta dan ustadz, yang dilakukan kawanan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogeya.

Ia menyatakan Kogeya dan kawanannya yang sudah mengakui sebagai pelaku pembantaian itu, layak untuk ditangkap dan diadili sebagai kriminal keji berdarah dingin, yang sama sekali tak menghargai nyawa sesama manusia. Dalam pernyataannya AMMI juga menyatakan dukungannya  kepada pemerintah  diwakili Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang tanggap untuk  segera menangkap para pelaku tindakan keji tersebut. Ketegasan pemerintah yang dinyatakan secara tegas oleh Moeldoko tersebut, menurut Nurkhasanah, memberikan harapan di tengah kekecewaan yang menyeruak seiring kian kejinya perilaku teroris KKB.

Baca juga: Elisabeth, Ibu Korban KKB Papua: Anak Saya tidak Angkat Senjata ...

“Pernyataan tegas KSP yang menjanjikan pemerintah melalui aparat Kepolisian akan segera menangkap para pelaku tindakan brutal tersebut, memberikan harapan bahwa para teroris KKB tidak akan dibiarkan semena-mena menghina hukum dan keadilan di negeri kita,” kata Nurkhasanah.

Pihaknya mengaku salut dengan komitmen pemerintah untuk bertindak cepat dan memproses kejahatan tersebut dengan adil, sehingga hukum di Indonesia bisa ditegakkan. “Kami juga mendukung tuntutan KSP Moeldoko agar Komnas HAM turun untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam pembantain tersebut," tegas Nurhasanah.

Berkaitan dengan rasa aman dan kedamaian yang sangat diharapkan warga Papua, AMMI meminta pemerintah, dalam hal ini Kepolisian, untuk menjadikan kasus itu, terutama kawanan Egianus Kogoya itu sebagai agenda prioritas untuk diselesaikan. “Pada tempatnya jika  pemerintah wajib untuk sesegera mungkin memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat  Papua, dengan memproses, menangkap dan mengadili mereka.”

"Karena sebagian besar korban adalah orang asli Papua maka layaklah disematkan anggapan bahwa KKB adalah musuh rakyat Papua," pungkasnya. Sebelumnya kawanan teroris KKB Papua menyerang warga sipil Papua di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga.

"Peristiwa itu membawa 12 korban, 10 di antaranya meninggal dunia, termasuk seorang pendeta dan seorang ulama, dengan dua lainnya mengalami luka-luka serius," kata AKBP Arif Irawan dari Tim Gabungan TNI-Polri.

Di Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko langsung mengecam keras aksi brutal tersebut. “Secara pribadi saya menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini," kata KSP Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (19/7) lalu.

Ia berjanji, untuk memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangkap dan memproses hukum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.  "Negara tidak pernah menolerir siapa pun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia."

Moeldoko juga meminta Komnas HAM menindaklanjuti dan menyelidiki kasus serangan KKB terhadap warga sipil itu. “Kekerasan yang dilakukan KKB sudah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dan tidak ada seorangpun yang boleh menghilangkan hak hidup orang. Untuk itu, Komnas HAM harus turun untuk memastikan apakah ada pelanggaran HAM dalam peristiwa itu,” tegas Moeldoko. (RO/A-1)