Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) SMA-SMK di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat melalui sistem zonasi dinilai makin menggerus pendaftar sekolah swasta dan kalah bersaing dengan sekolah negeri, lantaran adanya faktor kedekatan rumah dan sekolah.
Hal itu dialami oleh SMA-SMK Pasundan 2 Kota Tasikmalaya, di Jalan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang. Kepala SMA-SMK Pasundan 2, Kota Tasikmalaya, Eri Kustiaman mengakui, siswa baru yang mendaftar ke sekolahnya sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Apalagi sekarang sistem zonasi menimbulkan banyak masalah baru. Karena, tidak hanya kedekatan rumah dan sekolah tetapi banyak siswa dari berbagai daerah masuk dengan cara titipan.
"PPDB SMA-SMK melalui sistem zonasi 50 persen, sudah menimbulkan masalah baru. Karena masih banyak pihak bermain dan itu sudah berlangsung lama. Di kami, siswa yang mendaftar ke SMA baru ada 14 orang dan SMK baru 7 orang. Kami juga belum bisa memastikan apakah mereka akan datang daftar ulang atau tidak," katanya, Jumat (15/7).
Ia mengatakan, kebijakan sistem zonasi yang dilakukan tahun ini sebesar 50 persen bagi SMA Negeri sangat merugikan sekolah swasta. Apalagi, jarak lokasi berdekatan dengan sekolah negeri. Karena, SMA-SMK Pasundan 2 sendiri lokasinya itu berjarak lebih kurang 500 meter dari SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya.
"Saya harap kepada pembuat kebijakan untuk mengurangi lagi di sistem zonasi, karena kami (SMA-SMK Pasundan 2) Kota Tasikmalaya itu dikelilingi oleh beberapa Sekolah Negeri yakni SMAN 2 Tasikmalaya. Namun, biasanya siswa di RT terdekat daftar ke sini tetapi sekarang ini sudah diterima di Sekolah Negeri termasuk di SMAN 9 Leuwidahu, adanya sistem zonasi ini menjadi masalah baru," ungkapnya.
Menurutnya, berbagai cara dan upaya sekolah telah dilakukan demi menarik siswa baru agar mendaftar ke SMA-SMK Pasundan 2. Baik melalui media sosial komunitas, alumni hingga yang lainnya termasuk mempromosikan sekolahnya ke masyarakat. Karena, sejak dulu SMA-SMK Pasundan 2 menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Tasikmalaya.
"Berapapun jumlah siswa baru yang mendaftar akan kami berikan pendidikan dan pelajaran layak untuk bekal mereka dimasa datang. Kami, optimis ada penambahan siswa baru di PPDB 2022 ini. Mereka yang diterima di sini merupakan amanah untuk mendidiknya dan kualitas lulusan bisa bersaing di masyarakat maupun perguruan tinggi," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Satpol PP Sumsel Kembali Gelar Razia Tertib Masker
Warga Kampung Pajagan, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat lorong merah putih sepanjang 100 meter.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
langkah yang dilakukan sekarang masih belum memperbaikinya lantaran dari ribuan ruang kelas rusak masih menunggu kebijakan.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Saat ini masih terdapat sejumlah wilayah kecamatan, khususnya pinggiran yang masih minim akan akses, serta sarana pendidikan di tingkat SMA negeri.
Karawang, Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki banyak pilihan SMA Negeri dengan kualitas pendidikan terbaik.
DINAS Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mencetuskan program School Food Care (SFC) di jenjang SMA Negeri, sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan.
KASUS manipulasi nilai rapor yang dilakukan aparatur sipil negara atau ASN Kota Depok berlanjut ke kasus tindak pidana. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok
PULUHAN ribu siswa lulusan SMP di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) gagal masuk SMA-SMK Negeri tahun ajaran 2024-2025.
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved