Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI belum diterapkan di Palembang, Sumatera Selatan, namun masyarakat mulai mempertanyakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Masyarakat menilai penerapan digitalisasi ini harus dibarengi juga dengan perhatian pemerintah kepada masyarakat kecil.
Ardi Hamdi, 39 tahun, sopir angkot di Kota Palembang, mengatakan dirinya dan sejumlah sopir angkot trayek Ampera-Tangga Buntung yang ada di wilayah Palembang bingung apabila kebijakan itu diterapkan.
"Kami tidak memakai ponsel yang canggih. Bagaimana bisa dan bagaimana caranya untuk kami isi bensin (Pertalite) jika tidak punya ponsel. Jangankan ponsel, untuk membeli kuota internet saja, kami tidak sanggup. Penghasilan sehari-hari kami tidaklah banyak," keluh Ardi, Jumat (1/7).
Ia berharap agar pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Kalau pun akan diterapkan, pihaknya meminta agar ada kompensasi atau kemudahan ataupun pengecualian untuk para sopir angkot.
"Kami harapkan pemerintah beri solusi untuk kami. Karena sekarang premium saja susah ditemukan. Kami sudah mulai beralih pakai Pertalite. Tapi sekarang malah harus pakai aplikasi seperti ini," jelasnya.
Hal serupa juga dialami Novish, 41, warga Sukarami, Palembang. Menurut dia, kebijakan dari pemerintah pusat itu membuat masyarakat ribet.
"Berarti kalau mau beli BBM, bakal ribet. Iya kalau ada hp dan ada aplikasi. Bagaimana kondisinya bila tidak punya hp? Tentunya akan membuat keruwetan nantinya," pungkasnya. (OL-15)
Cek daftar harga BBM terbaru per 2 April 2026 di seluruh SPBU Indonesia. Simak rincian harga Pertamax, Shell Super, hingga BP Ultimate di sini
Purbaya menyebut Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia melonjak, sementara pemerintah menahan kenaikan harga.
Yoki menjelaskan, salah satu dampak nyata dari penanganan perkara tersebut adalah PT PIS harus melepas kapal JMN.
SEJUMLAH stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanjungpinang mulai dipadati warga. Kondisi ini dipicu oleh beredarnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan sesuai arahan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.
Baron menyampaikan prioritas utama Pertamina saat ini adalah menyediakan energi dan mengoptimalkan rantai pasok untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.
EKONOM PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menyebut potensi penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi dapat meningkatkan angka inflasi secara keseluruhan.
IESR: Jaminan Pemerintah Soal Ketersediaan BBM Perlu Dibarengi Keterbukaan Data
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Namun, dirinya menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Rusia terbuka untuk mendiskusikan terkait pembelian minyak dari Rusia.
Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang didorong pemerintah diproyeksikan memberi dampak besar terhadap efisiensi anggaran negara
PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream memastikan keandalan distribusi energi nasional dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan geopolitik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved