Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GELOMBANG pengungsian kembali terjadi setelah tanggul Sungai Meduri, Pekalongan, Jawa Tengah, kembali jebol hingga mengakibatkan banjir air laut pasang (rob) melanda dua daerah di pantura itu.
Pemantauan Media Indonesia hingga Minggu (26/6) dini hari, jumlah pengungsi di bekas gedung Kelurahan Kraton Kidul, Kota Pekalongan, terus bertambah. Sebelumnya saat beberapa jam banjir rob datang jumlah baru tercatat 28 jiwa, namun kini bertambah hingga 54 jiwa.
Banjir rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan itu kembali terjadi akibat tanggul Sungai Meduri kembali jebol sepanjang 26 meter, sehingga volume air yang sudah meninggi karena air laut pasang langsung membanjiri perkampungan penduduk di kawasan tersebut dengan ketinggian air 20-80 sentimeter.
"Awalnya kami belum berniat mengungsi, tapi perbaikan tanggul Sungai Meduri yang jebol belum selesai dan rob terus naik hingga pinggang orang dewasa membuat kami takut," ujar salah seorang pengungsi.
Para pengungsi di bekas gedung Kelurahan Kraton Kidul ini, demikian Garwo, 41, pengungsi lainnya merupakan warga Kelurahan Pasir Kraton Kramat, karena banjir tidak kunjung surut dan masuk ke dalam rumah hingga mencapai 50 cm.
Baca juga: Ratusan Warga Tasikmalaya Keracunan Nasi Kotak Hajatan Pernikahan
"Mereka yang masih banyak yang bertahan karena rumahnya cukup tinggi," imbuhnya.
Berdasarkan data diterima, banjir rob kali ini telah merendam ribuan rumah di tiga Kabupaten Pekalongan yakni Mulyorejo, Karangjompo, dan Tegaldowo, serta Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan juga terus meluas, bahkan jumlah desa dan kelurahan di dua daerah di pantura terendam tersebut juga bertambah.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengatakan banjir rob terjadi karena air laut pasang naik hingga mencapai 1,1 meter, sehingga di muara sungai air naik melalui Sungai Meduri, Sungai Loji, Sungai Banger, dan Sungai Gabus.
Selain sungai penuh, lanjut Dimas, kondisi diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Meduri sepanjang 30 meter, sehingga diupayakan penambalan guna meminimalisasi banjir rob. "Kita sudah lakukan evakuasi
terhadap warga untuk diungsikan," pungkasnya. (S-2)
Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan mengundang sekitar 300 petugas kebersihan untuk mengikuti kegiatan buka puasa bersama pada Ramadan tahun ini.
Penyerahan SK Plt Bupati Pekalongan dari Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, diwarnai kericuhan. Pewarta dilarang meliput kegiatan.
Akibat kejadian itu, para korban langsung dievakuasi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk mendapatkan penanganan medis.
DUGAAN percobaan pembunuhan terhadap suami anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Amat Muzakhim, 56, di Pekalongan perlahan terkuak
RUMAH anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PPP Nur Fatwa di Pekalongan, Jawa Tengah ditembaki oleh orang tak dikenal (OTK),
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved