Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin kembali ke Partai Golkar akhir Mei lalu. Hal ini disambut baik Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurdin Halid. Bahkan Nurdin lah yang memakaikan Ilham kembali jaket kebesaran Golkar setelah berpindah dari Partai Demokrat.
Bagi Nurdin, Ilham adalah kader murni Golkar, dia pernah jadi Ketua DPD II Golkar Kota Makassar dan Ketua DPD I Golkar Sulsel. "Soal dia (Ilham) pernah kontrak rumah (pindah partai) itu soal lain, itu kebutuhan bukan idealisme," jelasnya.
Nurdin juga mendorong Ilham memimpin Golkar Sulsel, kendati sekarang Golkar Sulsel dibawah pimpinan Taufan Pawe yang baru satu tahun memimpin Golkar Sulsel. Alasannya, ditangan Wali Kota Parepare itu terjadi perpecahan, dan jika dibiarkan Golkar bisa mengalami kehancuran.
"Suka atau tidak suka, saat ini, Golkar sulsel sedang mengalami perpecahan, kalau terus seperti ini, dan jika terus dibiarkan pada Pemilu 2024 Golkar hancur di Sulsel," tukas mantan Ketua Umum PSSI itu.
Sehingga bagi Nurdin, saat ini Golkar Sulsel membutuhkan pemimpin yang militan, mengerti organisasi, dan taat terhadap keputusan partai. Melihat persaingan di 2024, maka Golkar membutuhkan pemimpin yang berpengalaman di partai.
Nurdin juga mengisyarakatkan, Golkar Sulsel bisa menggelar musyawarah daerah luar biasa (Musdalub). Karena katanya, hampir 2/3 peserta Musda saat Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua Golkar Sulsel mengajukan keberatan terhadap keputusan Musda 2020 lalu.
"Sangat terbuka untuk musdalub, karena Golkar sulsel ini secara kepengurusan sah, tapi secara hukum itu masih berkasus, karena 2/3 peserta musda sudah mengajukan keberatan jika musda tidak sah. Yang jadi pertanyaannya kenapa DPP mengeluarkan SK," ungkap Nurdin.
Sehingga dia meminta agar Mahkama Partai Golkar harus segera menyidangkan gugatan tersebut. karena sudah menjadi tugasnya untuk menindaki gugatan pengurus. "Kesalahan mahkamah partai kenapa tidak disidangkan sampai sekarang. Makanya golkar Sulsel tidak bisa solid jika
tidak ada keputusan hukum," lanjut Nurdin.
Sebagai kader Golkar yang sudah bergabung sejak masih mahasiswa, Nurdin menyebutkan dirinya tidak akan biarkan golkar hancur di depan mukanya. "Harus ada konsolidasi organisasi. Ini masalah internal harus diselesaikan. Kalau ini tidak, maka itu akan berujung pada perpecahan
yang berkelanjutan. (OL-13)
Baca Juga: Pemalsuan Sertifikat Tanah, Empat Pegawai BPN Labuan Bajo Ditahan
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Tanggap Darurat.
MENTERI Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pembahasan secara musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Musyawarah: Landasan pengambilan keputusan bijak & adil. Pelajari prinsip, manfaat, serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Semua tahapan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan organisasi Kadin sudah terpenuhi unsurnya
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Sila ini mencakup mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, menghargai kehendak orang lain, bermusyawarah untuk kesepakatan bersama, dan mewujudkan demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved