RLS Ribuan Warga Cianjur Rendah, Akselerasi IPM Tersendat

ANGGOTA Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendeteksi faktor yang menyebabkan terhambatnya indeks pendidikan terhadap akselerasi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Satu di antara penyebabnya rata lama sekolah (RLS) rentang usia 25-44 tahun warga Kabupaten Cianjur yang masih di kisaran 7 tahun atau setara kelas 1 SMP.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, menuturkan indeks pendidikan diukur menggunakan dua indikator yakni angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas dan RLS. AMH diukur melalui kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan RLS dihitung menggunakan tiga variabel yakni partisipasi sekolah, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

"Mengacu indikator-indikator RLS, di Kabupaten Cianjur kami mendapati masih banyak masyarakat rentang usia 25-44 tahun yang hanya lulusan SD atau kisaran kelas 1 SMP. Hal ini menyebabkan masih rendahnya indeks pendidikan yang berdampak terhadap IPM," kata Atep, Jumat (17/6).

Secara angka, kata Atep, ada ribuan jiwa warga Kabupaten Cianjur yang RLS-nya masih cukup rendah. DPRD pun mendorong ada formulasi agar RLS warga Kabupaten Cianjur bisa meningkat.

"Kami sudah lakukan rapat kerja dengan Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) yang dilanjutkan rapat dengan pimpinan kami dihadiri Sekda dan Asda I. Kami mengusulkan agar Cianjur bisa fokus meningkatkan sektor itu. Insya Allah akan menyumbangkan poin untuk meningkatkan IPM," sebut legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) merupakan salah satu solusi meningkatkan RLS warga dengan rentang usai 25-44 tahun. Ironisnya, sebut Atep, hasil konfirmasi ke Disdikpora Kabupaten Cianjur, tidak ada anggaran untuk menunjang peningkatan RLS.

"Kami dorong Disdikpora supaya fokus menganggarkan pada anggaran perubahan dengan melibatkan PKBM-PKBM agar memaksimalkan materi pengajaran kepada warga rentang usia 25-44 tahun. Kami meyakini, jika hal ini berjalan maksimal, maka IPM Kabupaten Cianjur bisa terdongkrak," ungkapnya.

Komisi D meminta Disdikpora mendata ulang warga Kabupaten Cianjur dengan rentang usia 25-44 tahun. Kemudian dilakukan pemilahan warga yang lulusan SD, SMP, atau SMA. "Pendataan bisa melibatkan aparatur desa di masing-masing wilayah karena lebih berdekatan dengan masyarakat. Jika sudah ada database yang riil, kami juga akan membantu mendorong ke pemerintah daerah agar mengalokasikan anggarannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim, menuturkan rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur di kisaran 7 tahun atau setara kelas 1 SMP. Kondisi tersebut membuat indeks pendidikan relatif cukup jeblok. "Ini juga berpengaruh terhadap IPM," kata Akib, belum lama ini.

Karena itu, kata Akib, perlu dilakukan kembali pendataan dan pemetaan anak usia sekolah yang tidak mengeyam atau melanjutkan pendidikan. Formulasinya dibahas bersama PKBM yang notabene berhubungan langsung dengan lingkungan masyarakat. "Ini merupakan salah satu upaya meningkatkan indeks pendidikan untuk menunjang peningkatan IPM Kabupaten Cianjur," jelasnya.

Satu di antara formulasinya yakni mendata warga berusia di atas 21 tahun yang merupakan lulusan SD, SMP, dan SMA. Setelah data dikantongi, Disdikpora Kabupaten Cianjur akan melaporkan ke Bupati serta DPRD. "Kita cari solusinya bersama-sama untuk meningkatkan IPM," pungkasnya. (OL-15)