Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
REALISASI penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga awal Juni 2022 baru tercapai 19,77%. Besaran penerimaan berada di kisaran Rp209.470.516.272 dari target PAD tahun ini sebesar Rp1.059.443.482.736.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Komarudin, menjelaskan sudah dilakukan evaluasi terhadap para perangkat daerah penghasil agar bisa menggenjot capaian PAD. Terutama berkaitan dengan potensi penerimaan dari retribusi.
"Dari hasil evaluasi, memang ada kendala karena perubahan beberapa regulasi dari pemerintah pusat. Hasil evaluasi, capaian PAD hingga 2 Juni 2022 sekitar 19%. Tapi para OPD penghasil optimistis akhir tahun target bisa tercapai," terang Komarudin, Minggu (5/6).
Target PAD Kabupaten Cianjur tahun ini sebesar Rp1.059.443.482.736 potensinya berasal dari pajak daerah sebesar Rp267.248.060.043, dari retribusi daerah sebesar Rp52.611.191.385, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp25.152.779.924, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp714.431.451.384.
Per 2 Juni 2022, realisasi capaian penerimaan pajak daerah sebesar Rp68.288.615.381 (25,55%), retribusi daerah sebesar Rp8.230.892.650 (15,64%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp10.200.355.843 (40,55%), dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp122.750.652.398 (17,18%).
"Untuk pajak daerah, ada pembayaran bulan Mei, berdasarkan hasil pemeriksaan, evaluasi, serta pengawasan kepada wajib pajak, ada sekitar Rp48 miliar masuk sebagai penerimaan bulan Juni. Jadi saya pastikan, untuk penerimaan (pajak daerah) hingga akhir Juni nanti bisa mencapai 45%," terang Komarudin.
Ada 11 sektor pajak daerah yakni hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak BPHTB, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Komarudin menuturkan progres pencapaian pajak daerah sudah sesuai tahapan
"Pada triwulan pertama itu targetnya 15%, triwulan kedua 45%, triwulan ketiga 75%, dan terakhir pada triwulan keempat 100%. Kami optimistis pajak daerah akan tercapai. Kalau retribusi daerah tidak ada tahapannya karena penyetorannya setiap hari," jelasnya.
Komarudin menuturkan beberapa OPD penghasil berkomitmen melakukan berbagai inovasi untuk menggenjot retribusi daerah. Misalnya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian yang meluncurkan QR Barcode di Pasar GSP.
"Mudah-mudahan aplikasi QR Barcode ini bisa dikembangkan di pasar-pasar lainnya. Rencananya bulan ini akan diujicobakan juga di Pasar Induk Cianjur," sebutnya.
Demikian juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan menggelar beberapa event tingkat nasional. Komarudin berharap semua agenda dan rencana dari OPD penghasil bisa terealisasi mengingat penerimaan retribusi daerah masih cukup rendah. "Kami optimistis PAD bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan," pungkasnya. (OL-15)
SEJUMLAH orangtua siswa mengaku masih kebingungan melakukan pendaftaran secara daring atau online untuk Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) 2025 di Jawa Barat (Jabar).
Dia menambahkan pendaftaran SPMB dapat dilakukan melalui kanal spmb.jabarprov.go.id atau melalui aplikasi Sapawarga.
SETARA Institute mengecam penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat dan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Adnan Prasetyo, bocah yang viral karena menaiki sepeda dari Brebes hendak menemui Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, akhirnya dijadikan anak asuh oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Gempa bumi itu juga dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat, khususnya di sekitar Kabupaten Pangandaran.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Tito mengatakan bahwa saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya berdarah.
Dia menekankan pentingnya peningkatan PAD bagi pemda. Sebab, PAD yang meningkat otomatis turut mendorong fiskal daerah juga mencari lebih kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved