Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga awal Juni 2022 baru tercapai 19,77%. Besaran penerimaan berada di kisaran Rp209.470.516.272 dari target PAD tahun ini sebesar Rp1.059.443.482.736.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Komarudin, menjelaskan sudah dilakukan evaluasi terhadap para perangkat daerah penghasil agar bisa menggenjot capaian PAD. Terutama berkaitan dengan potensi penerimaan dari retribusi.
"Dari hasil evaluasi, memang ada kendala karena perubahan beberapa regulasi dari pemerintah pusat. Hasil evaluasi, capaian PAD hingga 2 Juni 2022 sekitar 19%. Tapi para OPD penghasil optimistis akhir tahun target bisa tercapai," terang Komarudin, Minggu (5/6).
Target PAD Kabupaten Cianjur tahun ini sebesar Rp1.059.443.482.736 potensinya berasal dari pajak daerah sebesar Rp267.248.060.043, dari retribusi daerah sebesar Rp52.611.191.385, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp25.152.779.924, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp714.431.451.384.
Per 2 Juni 2022, realisasi capaian penerimaan pajak daerah sebesar Rp68.288.615.381 (25,55%), retribusi daerah sebesar Rp8.230.892.650 (15,64%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp10.200.355.843 (40,55%), dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp122.750.652.398 (17,18%).
"Untuk pajak daerah, ada pembayaran bulan Mei, berdasarkan hasil pemeriksaan, evaluasi, serta pengawasan kepada wajib pajak, ada sekitar Rp48 miliar masuk sebagai penerimaan bulan Juni. Jadi saya pastikan, untuk penerimaan (pajak daerah) hingga akhir Juni nanti bisa mencapai 45%," terang Komarudin.
Ada 11 sektor pajak daerah yakni hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak BPHTB, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Komarudin menuturkan progres pencapaian pajak daerah sudah sesuai tahapan
"Pada triwulan pertama itu targetnya 15%, triwulan kedua 45%, triwulan ketiga 75%, dan terakhir pada triwulan keempat 100%. Kami optimistis pajak daerah akan tercapai. Kalau retribusi daerah tidak ada tahapannya karena penyetorannya setiap hari," jelasnya.
Komarudin menuturkan beberapa OPD penghasil berkomitmen melakukan berbagai inovasi untuk menggenjot retribusi daerah. Misalnya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian yang meluncurkan QR Barcode di Pasar GSP.
"Mudah-mudahan aplikasi QR Barcode ini bisa dikembangkan di pasar-pasar lainnya. Rencananya bulan ini akan diujicobakan juga di Pasar Induk Cianjur," sebutnya.
Demikian juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan menggelar beberapa event tingkat nasional. Komarudin berharap semua agenda dan rencana dari OPD penghasil bisa terealisasi mengingat penerimaan retribusi daerah masih cukup rendah. "Kami optimistis PAD bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan," pungkasnya. (OL-15)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Setelah stagnan selama lima tahun, target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 4 miliar, turun dari target 2025 yang mencapai Rp4.637.073.350.
Adapun target PAD dari Bapenda pada 2024 berada di angka Rp2,6 triliun, sedangkan 2025 targetnya naik menjadi Rp3,3 triliun.
Tahun ini target retribusi ditetapkan sebesar Rp8.675.512.000. Per 24 Desember 2025, realisasinya sudah mencapai sebesar Rp8.685.774.000.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved